Tapanuli Utara (ANTARA) - Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, melaporkan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengakibatkan 36 orang meninggal dunia, 14.033 warga terdampak, dan 1.197 warga mengungsi, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp3,78 triliun, akibat bencana yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Dalam laporannya yang dipaparkan di ruang tunggu Bandara Sisingamangaraja XII Silangit, Minggu 18 Oktober 2026, Deni menyampaikan bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada 640 rumah, terputusnya 84 ruas jalan, kerusakan 59 jembatan, serta hancurnya 120 jaringan irigasi yang berdampak terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dari total anggaran Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp74,3 miliar yang dialokasikan untuk penanganan darurat, pemulihan infrastruktur kritis, dan program padat karya, penyerapan anggaran telah mencapai 45,4 persen.
Deni melaporkan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh mitra strategis telah berhasil menstabilkan kehidupan sosial masyarakat dan memulihkan fungsi ekonomi primer warga terdampak.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan, terutama dalam menuntaskan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Fokus utama pada sisa tahun anggaran 2026 dan tahun 2027 diarahkan untuk menuntaskan kesenjangan infrastruktur kritis, khususnya penanganan 27 ruas jalan kabupaten, normalisasi 19 sungai, serta penyediaan hunian permanen bagi 86 kepala keluarga (KK) yang masih membutuhkan tempat tinggal tetap.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Jenderal TNI Richard Tampubolon menegaskan penanganan pascabencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi membutuhkan kerja sama yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi yang kuat sangat diperlukan mengingat sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami bencana susulan yang dapat menghambat proses pemulihan, termasuk pembangunan kembali jembatan dan fasilitas umum lainnya.
Dalam arahannya, Richard mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana harus memperhatikan aspek teknis, kondisi geografis, serta tingkat kerawanan bencana di setiap lokasi.
"Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi wilayah dan tingkat kerawanan bencana. Apabila pembangunan dilakukan di kawasan hutan lindung atau wilayah dengan ketentuan khusus, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga meminta Satgas penanganan bencana memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh tahapan penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dapat berjalan secara efektif.
Richard menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar program yang telah direncanakan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan, termasuk pekerjaan yang belum dilaksanakan pihak ketiga, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pemulihan.
Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan program harus disertai pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan.
Selain infrastruktur, Wamenhan turut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui kajian dan asesmen menyeluruh untuk memastikan lokasi hunian baru benar-benar aman.
Menurutnya, relokasi tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, persawahan, dan sumber mata pencaharian lainnya.
Sosialisasi kepada masyarakat, lanjutnya, perlu dilakukan secara persuasif dengan mempertimbangkan kondisi sosial warga yang telah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan pascabencana. Karena itu, pemerintah harus bekerja bersama untuk menyiapkan lokasi yang aman sekaligus memastikan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dan aktivitas ekonominya," tegasnya.
Richard juga meminta pemerintah daerah terus memperbarui dan memverifikasi data kerusakan, jumlah penduduk terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Data yang akurat dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat sekaligus memastikan kebutuhan bantuan dan program pemulihan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terus menjaga semangat kerja sama, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.
Dengan langkah tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu memulihkan kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat terdampak bencana.
Pewarta: Rinto Aritonang
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.