Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun menginstruksikan jajaran direksi PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) untuk segera menyusun rencana aksi penyehatan selama 18 bulan ke depan untuk mempercepat transformasi bank milik daerah tersebut agar menjadi lembaga keuangan yang lebih sehat, efisien, dan kontributif bagi perekonomian lokal.
Menurut Walikota Andi Harun di Samarinda, Kamis, rencana aksi yang selama ini masih bersifat umum, sehingga harus segera diubah menjadi program kerja yang rinci, aplikatif, dan terukur.
"Semua target harus jelas. Ada ukuran yang bisa dievaluasi setiap triwulan sehingga progres perbaikannya benar-benar terlihat," ujar Andi Harun saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kota Samarinda.
Ia menambahkan bahwa setiap program kerja wajib dilengkapi dengan penanggung jawab (PIC) yang jelas, target capaian, batas waktu penyelesaian serta Indikator Kinerja Utama (KPI).
Pendekatan ini dinilai akan memudahkan manajemen dalam mengukur efektivitas program, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan jika ditemukan kendala di lapangan.
Menurut Andi Harun, permodalan BPR Bank Samarinda saat ini tergolong kuat. Namun, modal yang besar harus diimbangi dengan tata kelola dan model bisnis yang efisien.
"Keberhasilan sebuah bank tidak hanya diukur dari besarnya aset atau kecukupan modal, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan kinerja yang sehat dan berkelanjutan," tegasnya.
Secara spesifik, rencana aksi penyehatan dalam 18 bulan tersebut harus memuat sasaran kuantitatif terhadap peningkatan laba, perbaikan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), serta penurunan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).
Untuk menekan angka NPL, Wali Kota meminta manajemen membentuk tim khusus atau recovery center yang fokus pada percepatan penyelesaian kredit bermasalah, khususnya terhadap debitur prioritas.
Penyelesaian dapat ditempuh melalui negosiasi, restrukturisasi, hingga eksekusi atau penjualan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pembenahan internal dan efisiensi biaya operasional, Andi Harun mendorong BPR Bank Samarinda untuk agresif menggali sumber pendapatan baru.
Beberapa strategi yang diusulkan antara lain optimalisasi layanan pembayaran gaji , pemanfaatan rekening pemerintah daerah dan BUMD, serta peningkatan porsi dana murah (Current Account Saving Account/CASA) guna menekan biaya dana (cost of fund).
Sebelumnya , Direksi PT BPR Bank Samarinda memaparkan capaian kinerja Triwulan II-2026. Salah satu capaian positif yang dilaporkan adalah penyetoran dividen sebesar Rp500 juta kepada Pemerintah Kota Samarinda selaku pemegang saham.
Direksi juga memaparkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), penguatan kualitas SDM, dan rencana pengembangan produk baru.
Laporan tersebut mendapat respons positif serta masukan kritis dari jajaran Pemkot Samarinda, di antaranya Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda Nadya Turisna.
Mereka sepakat bahwa efisiensi operasional dan penyelesaian kredit bermasalah harus berjalan seimbang demi pertumbuhan jangka panjang.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Samarinda akan mengeluarkan rekomendasi tertulis. Surat tersebut nantinya menjadi pedoman resmi bagi manajemen dalam mengawal agenda transformasi BPR Bank Samarinda agar menjadi bank yang adaptif dan konsisten menyokong ekonomi daerah.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.