Wabup tekankan kebersamaan wujudkan tata kelola pemerintahan optimal di Kobar
Selasa, 29 September 2026 16:03 WIB
Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto di Pangkalan Bun, Rabu (16/9/2026) ANTARA/Ho-istimewa.
Pangkalan Bun (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Suyanto mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kebersamaan, agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.
"Salah satunya dengan menggunakan anggaran secara efektif, efisien dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Suyanto di Pangkalan Bun, Selasa.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah agar dalam melaksanakan program dan kegiatan memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal itu mencakup pencapaian target kinerja serta ketersediaan dan kemampuan sumber pendanaan.
"Jadi, perencanaan program dan kegiatan harus benar-benar realistis, terukur, dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyanto seiring dengan disepakatinya Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan DPRD setempat.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, target pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1.383.253.245.000. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440.250.765.000, pendapatan transfer Rp928.002.480.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15.000.000.000.
Sementara itu, anggaran belanja daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1.420.385.962.000. Berdasarkan target pendapatan dan alokasi belanja tersebut, terdapat defisit APBD sebesar Rp37.132.717.000. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp40.871.646.204, sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp3.738.929.204.
Menurut Suyanto, tidak tercapainya target pendapatan daerah dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
"Untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam sisa waktu tiga bulan pada 2026 ini, diperlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Selain itu, ia menjelaskan pengalokasian anggaran belanja dalam perubahan APBD 2026 merupakan salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Pewarta : Safitri RA
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.