UMKM Kaltara Dihubungkan Dengan Kawasan Industri Untuk Majukan Ekonomi
Kamis, 30 Juli 2026 21:00 WIB
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto saat melihat pelaku UMKM yang disediakan tempat berjualan di kawasan industri oleh perusahaan di Kawasan Industri Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara. (ANTARA/HO-DKISP Kaltara)
Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghubungkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kawasan industri untuk memajukan ekonomi masyarakat Kaltara.
“Pemprov Kaltara terus berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang kita hubungkan dengan kawasan industri yang ada di Kaltara,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto di Tanjung Selor, Kamis.
Upaya menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar itu, lanjut Denny dilakukan Pemprov Kaltara dengan meluncurkan program Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI Kaltara).
“Ini sebagai langkah strategis kita untuk menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri besar di daerah,” katanya.
Menurut Denny, yang melatarbelakangi hadirnya SINERGI Kaltara karena Kaltara punya potensi di Kawasan Industri Tanah Kuning 10.100 hektare dan juga punya 51.840 UMKM yang tersebar di seluruh Kaltara.
Dengan potensi itu, kata Denny, Pemprov Kaltara ingin kawasan industri di Kaltara yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM.
“Kita tidak ingin terjadi enklave ekonomi. Potensi kita ada dan UMKM kita mampu. Jadi kawasan industri itu harus berdampak memajukan ekonomi kita,” ujarnya.
Yang dimaksud enklave ekonomi, jelasnya, ada investasi besar tapi tidak berdampak kepada kawasan tersebut.
“Data yang saya terima bahwa nilai investasi kita dari tahun 2024-2025 kenaikannya itu 159 persen dari angka Rp11 triliun menjadi Rp30 triliun. Pertengahan tahun ini kurang lebih sudah Rp39 triliun. Nah itu harus berdampak ke UMKM kita,” katanya.
Diakuinya, selama ini masih pelaku usaha dari luar daerah yang menikmati dan uangnya juga larinya ke luar daerah. Sehingga dampak ekonomi masyarakat Kaltara kurang.
“Nah ini harus kita cegah. Uangnya harus ada di Kaltara. Dan upaya Pemprov Kaltara yaitu dengan mengintervensi melalui kebijakan penetapan peraturan gubernur dan peraturan lainnya,” ujarnya.
Selain intervensi melalui peraturan yang dikeluarkan, lanjutnya, tentu Pemprov Kaltara juga melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM agar naik kelas serta bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri.
“Kita sudah ajak kerja sama perusahaan-perusahaan yang ada si kawasan industri dan mereka respons sangat baik. Kita juga naikkan kelasnya 51.840 UMKM ini agar bisa kita hubungkan,” katanya.
Denny menegaskan peluang potensi yang ada ini harus ditangkap agar tidak hanya orang luar yang menikmati besarnya investasi yang ada di Kaltara.
“Kalau perputaran uangnya tadi itu ada di Kaltara, saya yakin pertumbuhan ekonomi semakin bagus, inflasi bisa kita tekan, tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan sebagainya itu pasti bisa kita turunkan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD-Pemprov Kaltara Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kaltara 2025 Disetujui
Pewarta : Agus Salam
Editor:
Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.