Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump, pada KTT para pemimpin G20 di Osaka, Jepang, 29 Juni 2019.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kerja sama program nuklir dengan Arab Saudi yang diteken pekan ini memastikan Riyadh tidak akan melakukan pengayaan uranium. Selain itu, Saudi juga diwajibkan menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Tidak akan ada pengayaan meterial. Dan perjanjian ini adalah subjek dari Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," kata Trump melalui akun Truth Social, Kamis (23/7/2026).
The Wall Street Journal pada Selasa (21/7/2026) mengutip pejabat AS mengunkap bahwa Donald Trump telah menyetujui sebuah perjanjian dengan Arab Saudi untuk mengembangkan infrastruktur nuklir kerajaan di kawasan Teluk tersebut. Kesepakatan itu berpotensi membuka jalan bagi pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi.
Perjanjian yang berlaku selama 30 tahun itu diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar AS. Kesepakatan tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi apabila kedua belah pihak menilai langkah tersebut diperlukan.
Sejumlah pejabat menyampaikan kekhawatiran bahwa perjanjian tersebut tidak memuat jaminan keamanan yang memadai bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Energi AS Chris Wright dijadwalkan menandatangani perjanjian itu pada Rabu, sebelum kemudian diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian itu kemungkinan akan memicu kontroversi di kalangan anggota Kongres yang menentang penyebaran teknologi nuklir di kawasan Timur Tengah yang dinilai bergejolak. Untuk menggagalkan perjanjian tersebut, Kongres harus meloloskan resolusi bersama serta memperoleh dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar (senat dan parlemen) guna membatalkan hak veto presiden.