Tekanan AS tidak menggoyahkan komitmen Meksiko dan Kanada di ICC
Sabtu, 18 Juli 2026 10:28 WIB
Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Kompleks Kepresidenan sebagai bagian dari KTT NATO ke-36 para Kepala Negara dan Pemerintahan di Ankara, Turkiye, pada 8 Juli 2026. ANTARA/Dilara İrem Sanca - Anadolu Agency /pri.
Washington (ANTARA) - Meksiko dan Kanada menegaskan tetap menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meski Amerika Serikat melancarkan tekanan terhadap lembaga peradilan internasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan diplomat senior kedua negara pada Jumat (17/7), beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan kampanye untuk melemahkan ICC secara bertahap.
Rubio menuduh ICC melakukan penyalahgunaan wewenang dan mengancam kepentingan Amerika Serikat serta komunitas internasional.
"Tentu saja Meksiko akan terus berpartisipasi dalam semua badan multilateral yang kami ikuti," kata Wakil Menteri Luar Negeri Meksiko Roberto Velasco dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand.
Velasco mengatakan Meksiko berperan dalam pembentukan sistem multilateral yang ada dan tetap menaruh kepercayaan pada mekanisme tersebut.
Meski demikian, ia menilai sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetap memerlukan reformasi untuk menekan peningkatan pengeluaran.
Menanggapi pertanyaan yang sama, Anand menegaskan Kanada tidak berencana meninggalkan ICC.
Ia mengatakan isu terkait mahkamah tersebut tidak seharusnya dipolitisasi dan mengingatkan bahwa Kanada merupakan salah satu negara pendiri ICC.
Pada Februari 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC atas langkah lembaga itu terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, pemblokiran properti, serta larangan masuk ke Amerika Serikat bagi pejabat ICC beserta anggota keluarga mereka.
Sementara itu, Rusia juga menggambarkan ICC dengan menyebut lembaga tersebut sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mempertahankan praktik neokolonial dan melindungi para pemimpin negara Barat dari pertanggungjawaban hukum.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Pewarta : Yoanita Hastryka Djohan
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026