Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan.
Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat agar ribuan pekerja di industri garmen di Jawa Tengah, tidak kehilangan pekerjaannya dan perusahaan tetap mempertahankan operasionalnya.
"Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan. Kalau membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir," kata Said Iqbal di Jakarta, Rabu.
Said Iqbal mengungkapkan ada potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan industri garmen dan tekstil di Provinsi Jawa Tengah yang dapat berdampak pada hampir 1.500 pekerja
Informasi tersebut diterima Said Iqbal dari Pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah, berdasarkan laporan awal, PT Victoria Apparel di Kota Semarang yang merupakan perusahaan dengan investor asal Tiongkok diduga berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 800 pekerja.
Sementara itu, PT Samwon di Kabupaten Jepara yang merupakan perusahaan dengan investor asal Korea Selatan dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja.
Untuk itu, Said Iqbal menegaskan akan segera melaporkan perkembangan tersebut kepada Ketua Satgas PHK, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai bagian dari koordinasi penanganan potensi PHK.
"Saya akan melaporkan persoalan ini kepada Ketua Satgas PHK agar segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Negara harus hadir ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.
Said Iqbal juga mengumumkan bahwa pada Senin, 27 Juli 2026, dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan PT Samwon di Kabupaten Jepara untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan serta mencari solusi terbaik bersama manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama pemerintah adalah mencegah terjadinya PHK.
"Dunia usaha harus tetap bisa berjalan, tetapi para pekerja juga harus terlindungi dari PHK," katanya.
Baca juga: Said Iqbal pastikan kawal komitmen Tokopedia/TikTok terkait karyawan
Baca juga: Disney kembali PHK ratusan karyawan dalam upaya pengendalian biaya
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.