Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan berbagai program stimulus ekonomi yang akan terus dilanjutkan hingga 2027 akan mampu berjalan untuk memperkuat perekonomian nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, stimulus ekonomi itu difokuskan untuk melindungi daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.
"Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil," kata Haryo melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Untuk paket stimulus yang mulai digelontorkan sejak akhir tahun ini, atau tepatnya pada periode kuartal IV-2026, diawali dengan program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun yang difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Haryo mengatakan, saat ini penetapan jumlah sasaran penerima manfaat tengah menjalani proses cross-check data antar Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.
Selanjutnya, pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 senilai Rp17,5 triliun kepada 33.244.408 KPM desil 1-4.
Lalu, pelindungan pekerja juga diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Memasuki 2027, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang.
Adapula insentif pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja, serta dilakukan pembahasan penyesuaian PTKP bersama Kementerian Keuangan.
Dukungan sektor perumahan juga tak luput dari target insentif melalui perpanjangan fasilitas PPN DTP hingga 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi bunga 6% bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk rumah hingga Rp500 juta.
Pada aspek ketenagakerjaan, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027, sementara pemanfaatan JKP selama enam bulan disesuaikan dengan skala penghasilan.
Di sektor industri perhiasan, Pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia kadar 99,9% guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal.
Untuk menggulirkan berbagai insentif itu, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan.
"Difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027," tutur Haryo.
Berbagai program prioritas yang akan dijalankan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, serta pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait di Istana Negara.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]