Sekjen PBB Kembali Menegaskan Permukiman Israel di Tepi Barat Ilegal

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Hari Jumat menegaskan kembali, semua pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, beserta infrastruktur terkaitnya, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan dalam konferensi pers harian, Sekjen Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas pemberian status "kota" oleh otoritas Israel kepada pemukiman Israel Givat Ze'ev di Tepi Barat yang diduduki, dilansir dari WAFA (17/7).

Ia menekankan, penetapan administratif tersebut tidak mengubah status hukumnya berdasarkan hukum internasional sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki.

Dujarric mengatakan, Sekjen PBB menekankan bahwa permukiman Israel tetap menjadi hambatan utama untuk mencapai solusi dua negara dan membangun perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif.

Menurutnya, Sekjen Guterres terus menyerukan kepada Israel untuk menghentikan semua kegiatan ekspansi kolonial dan tindakan terkait sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, sambil juga merujuk pada pendapat penasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024.

Diketahui, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Hari Rabu mengatakan Kabinet Keamanan Israel menyetujui pembangunan permukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga jumlah permukiman yang diizinkan oleh Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menjadi 104 sejak tahun 2022.

Dalam unggahan di media sosial X Smotrich mengatakan, Kabinet telah menyetujui usulannya untuk mendirikan pemukiman baru di dekat pemukiman Sanur di Tepi Barat utara, dilansir dari Anadolu.

Smotrich menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari "revolusi bersejarah" di Tepi Barat yang diduduki, mengklaim bahwa hal itu akan mencegah pembentukan negara Palestina.

BACA JUGA:

"Seratus empat pemukiman dan lebih dari 160 pertanian akan membentuk tembok pertahanan" untuk beberapa kota Israel, katanya.

Pengumuman ini muncul di tengah percepatan aktivitas pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober.

Pada Hari Selasa, media Israel melaporkan Kabinet Keamanan telah secara diam-diam menyetujui rencana pada Maret 2026 untuk mendirikan 34 pemukiman ilegal baru di seluruh Tepi Barat yang diduduki.