Padang Panjang (ANTARA) - Tantangan fiskal daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Menghadapi ruang anggaran yang harus dikelola semakin hati-hati, Wali Kota Hendri Arnis lakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Jakarta, Kamis.
Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Padang Panjang sekaligus strategi pengelolaan APBD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dan sejumlah persoalan menjadi bahan konsultasi, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Hendri Arnis mengatakan, kondisi fiskal harus dikelola secara cermat agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita perlu mengelola kondisi fiskal daerah secara cermat, terukur dan bertanggung jawab. Setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Hendri Arnis.
Menurutnya, memperkuat fiskal bukan hanya soal mengejar peningkatan pendapatan. Kualitas belanja juga harus menjadi perhatian, sehingga setiap rupiah dalam APBD memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati,” kata dia.
Sementara itu Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah agar menyusun dan melaksanakan APBD 2027 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah yang penuh tantangan.
Pemda juga diminta berpedoman pada arahan dan panduan Kemendagri dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2027, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Arahan tersebut menjadi bahan bagi Pemkot Padang Panjang untuk menyusun strategi pengelolaan keuangan ke depan, termasuk menentukan skala prioritas pembangunan dan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Hendri Arnis menyebutkan hasil konsultasi dengan Kemendagri akan ditindaklanjuti melalui penguatan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Kita ingin membangun pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, sehingga kemampuan fiskal yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar dia.
Pemko Padang Panjang menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan daerah tetap efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan memastikan APBD diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.