Pembahasan tersebut mencuat dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan delegasi Uruguay yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay, Valeria Csukasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (21/8/2026).
Baca Juga: Sejumlah Oposan Desak Gianni Infantino Lengser, Ancam Tak Bekerjasama dengan FIFA
Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas sejumlah agenda ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi, ketahanan pangan hingga kerja sama di sektor pertanian dan peternakan.
Airlangga mengatakan penguatan hubungan ekonomi dengan Uruguay menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
"Indonesia dan Uruguay memiliki potensi besar untuk semakin memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, serta kolaborasi konkret di sektor peternakan," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
"Kami optimistis kerja sama ini akan membawa manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara," lanjutnya.
Salah satu agenda konkret yang dibahas adalah rencana Uruguay memberikan pelatihan peningkatan kapasitas atau capacity building kepada peternak Indonesia.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas peternak Indonesia dengan memanfaatkan pengalaman Uruguay sebagai salah satu negara yang memiliki basis industri daging sapi dan produk susu di Amerika Latin.
Pembahasan mengenai peternakan juga menjadi relevan dengan agenda Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan.
Transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas peternak dapat menjadi salah satu bentuk kerja sama yang tidak berhenti pada aktivitas perdagangan barang, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan pelaku usaha di dalam negeri.
Di sisi perdagangan, hubungan ekonomi Indonesia dan Uruguay menunjukkan peningkatan. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 tercatat sekitar US$112,5 juta, tumbuh 70,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu alasan kedua negara mendorong penguatan hubungan perdagangan ke depan. Indonesia dan Uruguay juga sepakat mempercepat proses menuju perundingan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM-CEPA).
Kerangka kerja sama tersebut penting karena Uruguay merupakan bagian dari Mercosur, blok ekonomi Amerika Selatan yang juga mencakup Argentina, Brasil, Paraguay, dan Bolivia.
Dengan demikian, pembahasan menuju IM-CEPA tidak hanya berkaitan dengan hubungan dagang bilateral Indonesia-Uruguay, tetapi juga peluang memperluas akses perdagangan Indonesia ke kawasan Amerika Selatan.
Selain perdagangan, investasi Uruguay di Indonesia juga menjadi bagian dari pembahasan. Realisasi investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) Uruguay di Indonesia pada kuartal I dan II 2026 tercatat sekitar USD606 ribu.
Meski nilai investasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan perdagangan kedua negara, pemerintah melihat peluang untuk memperluas hubungan ekonomi melalui kerja sama di sejumlah sektor.
Kerja sama Indonesia dan Uruguay juga dibahas dalam konteks hubungan ekonomi regional dan multilateral. Uruguay menyatakan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama di lingkup Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengingat Uruguay berstatus sebagai partner country OECD.
Baca Juga: Menko Airlangga: Aksesi OECD Kunci Reformasi dan Lepas dari Middle Income Trap
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Uruguay yang telah berlangsung selama 60 tahun.
Bagi Indonesia, kerja sama dengan Uruguay kini diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada hubungan perdagangan, tetapi juga mencakup investasi, peningkatan kapasitas sektor peternakan, serta pembukaan akses pasar melalui kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sekaligus Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Dida Gardera.