Kerabat keluarga Al-Masri asal Palestina melangsungkan upacara pemakaman di sebuah pemakaman di Kota Gaza, Jalur Gaza, pada 21 Juli 2026. Firas Al-Masri, istrinya Salsabil, dan keempat anak mereka syahid di Kota Gaza setelah rumah mereka menjadi sasaran serangan pesawat drone militer Israel pada dini hari tanggal 21 Juli, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza kini semakin terang-terangan muncul di dalam pemerintahan Israel.
Pemerintah Israel bahkan tengah mengarah pada pembentukan kementerian khusus yang menangani apa yang mereka sebut sebagai migrasi sukarela, lengkap dengan rencana dan mekanisme untuk menjalankannya.
Gagasan tersebut mendapat penolakan dari negara-negara Arab serta peringatan bahwa istilah “migrasi sukarela” dapat berkembang menjadi kebijakan nyata untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.
Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari rencana yang ia beri nama “Disengagement 710”.
Menurutnya, rencana tersebut bertujuan mendorong “migrasi sukarela” seluruh penduduk Gaza.
Ben-Gvir menjelaskan, tahap awal rencana itu menargetkan 250 ribu warga Palestina meninggalkan Gaza pada tahun pertama, sekitar 1,11 juta orang dalam tiga tahun, dan mencapai 1,86 juta orang dalam tujuh tahun. Jumlah penduduk Gaza sendiri saat ini mencapai lebih dari 2,2 juta jiwa.
Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, dilansir Aljazeera, Senin (7/9/2026), rencana tersebut mencakup penyediaan negara tujuan bagi setiap individu atau keluarga yang meninggalkan Gaza.
Israel juga disebut akan menyediakan status hukum, dokumen dan visa, biaya perjalanan, tempat tinggal awal, pelatihan kerja, bantuan memperoleh pekerjaan, serta dukungan hingga 24 bulan.
Setiap individu dan keluarga juga akan dibuatkan berkas khusus dengan tetap menjaga keutuhan keluarga.