Rabu, 22 Juli 2026 - 14:17 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk proyek pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
Baca Juga
Usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, Purbaya mencontohkan bahwa sejumlah produk yang bisa dihasilkan dari olahan sampah misalnya seperti pupuk, bahan bangunan, hingga papan sirkuit Printed Circuit Board (PCB).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU, ada beberapa proyek dari NU yang mungkin pemerintah juga bisa mendukung karena tujuannya baik. Salah satunya pengolahan sampah jadi pupuk untuk menyehatkan tanah, dan untuk bahan bangunan atau bahan board untuk elektrisitas,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Baca Juga
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Photo :
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Menurutnya, proyek tersebut dapat berdampak lebih luas apabila mendapat dukungan dari pemerintah, serta menjalin kerja sama dengan negara lain.
Baca Juga
“Yang jelas itu bagus, bekerja sama dengan satu negara, luar negeri. Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar,” ujarnya
Dalam audensi tersebut, Gus Yahya berkonsultasi dengan Menkeu Purbaya soal peluang investasi bisnis PBNU dengan berbagai entitas internasional.
”Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada, kita akan support apa yang dilakukan di inisiasi oleh NU,” kata Purbaya.
Sementara itu, Gus Yahya mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya juga membahas potensi kerja sama agenda-agenda nasional lain.
"Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat," kata Gus Yahya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dia mengungkapkan kolaborasi antara PBNU dengan Pemerintah RI telah berlangsung sejak akhir 2022 silam, dengan hasil yang bisa diukur salah satunya melalui berbagai program seperti Gerakan Keluarga Maslahat dan lain sebagainya.
"Kami tadi mengonsultasikan dengan Pak Menteri Keuangan terkait regulasi, terkait channel-channel yang harus kami akses, dan apa saja norma-norma yang harus diikuti dalam soal investasi," ujarnya
Halaman Selanjutnya
Gus Yahya menekankan, segala yang dilakukan oleh PBNU dalam hal ini untuk kemaslahatan umat dan negara.