Jakarta -
Pemerintah mencanangkan program Motor Listrik Nasional (Molinas). Program motor listrik ini muncul di tengah isu masalah kemacetan di kota-kota besar serta kecelakaan lalu lintas tinggi yang melibatkan pengendara sepeda motor.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan Molinas beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi motor listrik Alva di PT Ilectra Motor Group, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengembangan proyek Molinas ini dipercaya untuk memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan energi, sekaligus menyediakan sarana mobilitas yang terjangkau bagi masyarakat.
Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan krisis keselamatan jalan raya masih membayangi Indonesia. Sepanjang tahun 2025 saja, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat ada 212.414 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun menguasai lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar di Indonesia, dominasi sepeda motor sebagai 'raja jalanan' berbanding lurus dengan tingginya risiko keselamatan. Kendaraan roda dua ini menyumbang 70% hingga 75% dari total kasus kecelakaan lalu lintas nasional," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Sepanjang tahun 2025, angka kecelakaan lalu lintas berkisar antara 141.608 hingga 158.508 kejadian dengan korban jiwa mencapai 24.296 orang. Mirisnya, usia muda menjadi kelompok yang paling rentan sebesar 35%-40% korban berusia 15-24 tahun dan 30%-35% berusia 25-49 tahun. Temuan ini sejalan dengan data WHO yang menempatkan kecelakaan jalan raya sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia bagi kelompok usia 5 hingga 29 tahun.
Tak cuma itu, Djoko juga menyoroti masalah kemacetan di kota-kota besar. Saat ini, sekitar 75% hingga 80% kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi oleh sepeda motor.
"Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia. Oleh karena itu, distribusi motor listrik perlu diperketat di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah penghasil mineral di luar Jawa yang belum menikmati akses kendaraan listrik," katanya.
Djoko menyebut, insentif dan pemotongan harga pada motor listrik nasional berpotensi memicu lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat.
"Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal," sebutnya.
Menurutnya, program Molinas ini memang memiliki potensi sangat besar untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengacak-acak peta persaingan pasar roda dua di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku industri mengelola sejumlah variabel kunci.
"Program Motor Listrik Nasional berpotensi menjadi titik balik (turning point) bagi industri otomotif Indonesia. Program ini tidak hanya berpeluang mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen, tetapi juga berpotensi memecah oligopoli pabrikan konvensional serta menahan laju dominasi merek impor di era elektrifikasi," katanya.
Untuk mencapai keberhasilan proyek motor listirk nasional, insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap, melainkan faktor kunci paling kritis yang menentukan apakah Program Motor Listrik Nasional (Molinas) mampu bersaing secara komersial dan mendorong migrasi massal masyarakat dari motor bensin.
"Insentif pemerintah adalah intervensi wajib dalam fase transisi ini. Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan," ujarnya.
(rgr/dry)