Prioritaskan kesehatan siswa, DPRD Kotim desak hentikan pembelajaran tatap muka
Jumat, 21 Agustus 2026 07:54 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto (kiri). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah kabupaten menghentikan pembelajaran tatap muka dan mengalihkannya ke sistem daring untuk menyelamatkan siswa dari gangguan kesehatan akibat kabut asap yang semakin parah.
"Ingat, anak-anak kita ini termasuk kelompok rentan terganggu kesehatannya akibat kabut asap ini. Untuk itu kami mendesak segera stop proses belajar mengajar anak-anak di sekolah secara tatap muka selama tanggap darurat karhutla ini," tegas Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto di Sampit, Jumat.
Dadang mengaku sangat prihatin dengan semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah ini. Dia juga sangat mengapresiasi pemerintah daerah bersama instansi terkait dan relawan yang terus berjuang tanpa kenal lelah untuk mengatasi musibah tahunan saat kemarau ini.
Di sisi lain, ada hal penting yang juga harus segera dilakukan yaitu menjaga keselamatan, khususnya kesehatan peserta didik. Pencegahan harus diprioritaskan dan tidak boleh mengambil risiko terhadap dampak buruk akibat asap.
Hasil pengukuran Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) juga semakin sering menunjukkan status Sangat Tidak Sehat. Fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah bahwa situasi saat ini tidak aman bagi kesehatan peserta didik.
Kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang memberi kelonggaran jam waktu masuk sekolah, dinilai sudah tepat. Namun menyikapi situasi saat ini dengan kondisi kabut asap yang terjadi hingga sepanjang hari, maka kebijakan tersebut dirasa perlu dievaluasi dan meningkatkannya dengan menghentikan pembelajaran tatap muka.
Jika pembelajaran tatap muka masih dilaksanakan, maka pemerintah membiarkan peserta didik rawan terpapar asap bercampur debu kebakaran lahan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada terganggunya kesehatan anak-anak, terlebih peserta didik di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).
Menurut Dadang, mengalihkan sistem pembelajaran tatap muka ke daring untuk sementara waktu, dinilai tidak menghambat proses belajar mengajar. Hal ini juga pernah dijalankan pemerintah saat pandemi COVID-19 dan kabut asap parah beberapa waktu lalu.
Untuk itu Ketua Fraksi PAN DPRD Kotawaringin Timur ini mendesak segera dibuat kebijakan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkannya ke sistem daring. Menurutnya, keputusan ini harus segera diambil untuk mencegah dampak yang lebih buruk terhadap kesehatan peserta didik.
"Kita jangan mengambil risiko dan mengorbankan kesehatan anak-anak kita. Jangan sampai muncul masalah baru karena asap saat ini sudah tidak sehat. Kami harap ini bisa menjadi perhatian serius untuk segera dilaksanakan," Dadang.
Dadang juga meminta program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ditingkatkan dan diarahkan pada kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak sekolah. Langkah ini sebagai upaya deteksi dini dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
"Karhutla dan kabut asap saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kami mengimbau kita semua untuk bersama-sama membantu menanggulanginya dengan bidang atau apapun kemampuan yang bisa kita lakukan untuk membantu menanggulangi karhutla ini," demikian Dadang.
Baca juga: BTT Kotim ditambah Rp2 miliar optimalkan penanganan karhutla
Baca juga: Wabup Kotim soroti camat kurang aktif tangani kesulitan air bersih
Baca juga: Relawan tumbang akibat kelelahan, masyarakat Kotim diimbau bantu padamkan karhutla
Pewarta : Norjani
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.