Bagikan:
JAKARTA - Presiden Iran Masoud Pezeshkian membantah laporan yang menyebutkan dirinya berencana mengundurkan diri, menyatakan klaim tersebut bertujuan untuk "menciptakan perpecahan" di kalangan pimpinan politik dan militer Teheran.
Presiden Pezeshkian juga menegaskan pemerintahannya "berkoordinasi penuh" dengan angkatan bersenjata Iran, serta menepis rumor mengenai adanya keretakan di Tehran.
"Saya tidak akan mengundurkan diri dan saya akan tetap teguh," demikian pernyataan Presiden Pezeshkian yang dikutip oleh media Pemerintah Iran, dilansir dari The National (5/8).
"Jika saya mengundurkan diri, saya akan mengumumkannya secara resmi," tegasnya.
Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan yang menyebutkan Presiden Pezeshkian telah mengancam akan mundur sebanyak 28 kali.
Laporan tersebut juga mengindikasikan Ia sempat mengajukan surat pengunduran diri sementara pada Bulan Mei, di mana Presiden Pezeshkian dikabarkan mengeluhkan pemerintahannya telah "disingkirkan sepenuhnya" dari urusan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri oleh pihak militer dan faksi garis keras. Saat itu, para pejabat Iran membantah tuduhan tersebut.
Laporan itu juga mengutip pernyataan ulama Mohammad Bagher Kharrazi yang menyebutkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, telah mengatakan kepada Presiden Pezeshkian bahwa pengunduran diri apa pun di masa mendatang akan diterima.
Mehdi Tabatabai, juru bicara kantor Presiden Pezeshkian, menepis laporan tersebut sebagai hal yang "tidak berdasar" dan "rekayasa semata", serta menegaskan bahwa pengunduran diri Presiden tidak pernah dipertimbangkan.
Ia menambahkan, laporan-laporan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanipulasi persepsi publik terhadap pemerintah.
Meskipun Iran berupaya menampilkan citra persatuan selama konflik dengan AS, perkembangan situasi di Tehran justru menunjukkan hal sebaliknya.
Perpecahan struktural di dalam jajaran pembuat kebijakan Iran semakin tajam dalam beberapa pekan terakhir, di mana kalangan elite militer dinilai oleh para analis semakin berpengaruh menyusul waatnya mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Keretakan tersebut tercermin dalam pernyataan dan sikap yang saling bertentangan di dalam negeri Iran terkait berbagai isu, termasuk serangan terhadap negara-negara Teluk, negosiasi dengan AS, dan masa depan Selat Hormuz.
Bulan lalu, saat negosiasi dengan AS berlangsung, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesepakatan "belum pernah sedekat ini".
Pernyataannya tersebut memicu penolakan publik di Tehran. Video-video di media sosial memperlihatkan kerumunan massa meneriakkan seruan "Araghchi, punya rasa malu-lah, lepaskan Amerika", yang mencerminkan kemarahan kelompok garis keras terhadap segala indikasi adanya konsesi bagi Washington.
Ini bukan kali pertama Araghchi mendapat sorotan tajam dari pihak internal. Pada Bulan April, ia dikritik oleh kantor berita Iran, Tasnim, setelah mengumumkan melalui unggahan di platform X bahwa Selat Hormuz "terbuka sepenuhnya".
Pernyataan tersebut muncul setelah diumumkannya gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Hizbullah di Lebanon - sebuah isu yang sebelumnya menjadi hambatan utama dalam perundingan AS - Iran.
BACA JUGA:
Namun, seorang sumber Iran yang dikutip oleh Tasnim menyatakan pelayaran melintasi selat tersebut akan dianggap "tidak sah" jika blokade angkatan laut AS terus berlanjut. Sumber tersebut memaparkan tiga syarat bagi kapal-kapal yang hendak melintas. Tasnim menilai unggahan Araghchi tersebut menimbulkan ketidakjelasan.
Perbedaan sikap ini juga terlihat jelas sejak awal konflik. Pada Bulan Maret, Presiden Pezeshkian berjanji untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangga, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka.
Kendati demikian, serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang menyasar negara-negara Teluk terus berlangsung selama berminggu-minggu, yang pada akhirnya membuat Pezeshkian menarik kembali permintaan maafnya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+