Bagikan:
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk membongkar salah satu dari dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
JPO lama tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan dijuluki sebagai JPO "Love-Hate Relationship".
"Setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dengan Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar," kata Pramono usai mengunjungi JPO di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, seperti dikutip ANTARA, Minggu, 9 Agustus.
Pramono menyampaikan keputusan itu setelah meninjau langsung kondisi kedua JPO bersama jajaran terkait. Kedua fasilitas tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena lokasinya berdekatan, tetapi tidak terhubung satu sama lain.
Dari hasil peninjauan, Pramono mengatakan kedua JPO memiliki fungsi serupa, yaitu membantu masyarakat menyeberang sekaligus memberikan akses menuju fasilitas transportasi umum, termasuk layanan Light Rail Transit (LRT).
BACA JUGA:
Meski demikian, kedua JPO tersebut memiliki perbedaan dari sisi usia maupun desain. Salah satunya merupakan fasilitas lama yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan JPO lainnya merupakan fasilitas yang lebih baru dan berkaitan dengan integrasi layanan LRT serta KAI.
"Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru," jelas Pramono.
Menurut Pramono, keberadaan dua JPO dengan fungsi yang hampir sama juga menjadi gambaran mengenai kebijakan pembangunan fasilitas publik pada masa sebelumnya. Ia menilai koordinasi dalam pengambilan kebijakan saat itu belum berjalan dengan baik.
"Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis," ucap Pramono.
Dengan pertimbangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan membongkar JPO lama yang dibangun oleh pemerintah daerah. Sementara itu, JPO yang lebih baru akan tetap digunakan dengan sejumlah perbaikan pada fasilitasnya.
Sebelumnya, keberadaan dua JPO yang berdekatan di Jalan Rasuna Said sempat dikeluhkan warga. JPO pertama merupakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang dibangun lebih dahulu dan digunakan sebagai sarana penyeberangan masyarakat.
Adapun JPO lainnya merupakan fasilitas integrasi yang dibangun dalam rangka mendukung konektivitas LRT Jabodebek. Fasilitas tersebut menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
JPO milik Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga menjadi jalur akses langsung menuju Halte Transjakarta. Namun, kondisi tersebut berubah setelah halte dipindahkan dan terintegrasi dengan Stasiun LRT Jabodebek.
Sejak integrasi tersebut, masyarakat tidak lagi menggunakan JPO lama sebagai akses menuju halte. Jalur menuju Halte Transjakarta kini memanfaatkan JPO integrasi yang dibangun sebagai bagian dari fasilitas LRT Jabodebek.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+