Bagikan:
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah mengelola devisa senilai 10,5 miliar dolar AS hanya dalam waktu sekitar enam pekan sejak mulai beroperasi penuh.
Prabowo mengatakan PT DSI dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dan menekan kebocoran penerimaan negara.
“Baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa 10,5 miliar dolar,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli.
PT DSI diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2026. Perusahaan itu menjadi instrumen negara untuk mencatat volume ekspor, harga sebenarnya, serta devisa yang masuk dari penjualan komoditas strategis.
Komoditas yang masuk pengawasan antara lain nikel, batu bara, emas, karet, dan kelapa sawit.
Menurut Prabowo, sebelum PT DSI beroperasi, terdapat selisih besar antara harga komoditas yang dilaporkan di Indonesia dan harga jual di pasar internasional. Selisihnya disebut minimal 30 persen dan mendekati 40 persen.
Ia mencontohkan harga minyak sawit mentah atau CPO. Harga ekspor dari Indonesia disebut berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga di pasar internasional dapat mencapai Rp27.000.
“Siapa yang menikmati Rp13.000? Hampir 50 persen,” ujarnya.
BACA JUGA:
Prabowo menduga perbedaan harga itu muncul karena transaksi diubah selama perjalanan perdagangan. Akibatnya, Indonesia kehilangan sebagian besar nilai sebenarnya dari komoditas yang diekspor.
Setelah PT DSI beroperasi selisih harga tersebut mulai menyempit.
Pemerintah menargetkan sistem ekspor satu pintu berlaku penuh pada 1 September 2026. Masa sebelum penerapan penuh digunakan untuk transisi dan penyesuaian pelaku usaha.
Prabowo menegaskan perusahaan yang tetap melakukan manipulasi laporan atau tidak mengikuti tata kelola baru akan kehilangan izin usahanya.
“Yang meneruskan praktik ini, semua izin dicabut,” katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+