Jum'at, 21 Agustus 2026, 01:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah jujur kepada masyarakat mengenai dampak konflik Amerika Serikat dan Iran ke Indonesia. Ia tak ingin rakyat menjadi korban dampak perang di Timur Tengah.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa perang yang berlangsung jauh tetap dapat menekan harga energi, pangan, transportasi hingga anggaran negara. Oleh karenanya, pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan kondisi dari sisi positif tanpa menjelaskan risiko yang mungkin muncul apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.
Baca Juga: Singgung Perang Iran, Johan Rosihan Peringatkan Dampak Rencana Impor 1.000 Ton Beras Amerika
“Pemerintah harus jujur bahwa apabila harga minyak dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap kas negara, subsidi energi, transportasi, listrik, dan harga pangan akan semakin besar,” kata Johan, dikutip Jumat (21/8/2026).
Ia menilai masyarakat perlu mengetahui potensi dampak konflik tersebut agar pemerintah dan publik memiliki pemahaman yang sama mengenai tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi.
Johan menjelaskan konflik kedua negara itu berpotensi memberikan tekanan terhadap pasar energi global. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz.
Jika gangguan keamanan mendorong harga minyak naik, efeknya tidak berhenti pada sektor BBM. Biaya transportasi dan logistik juga dapat meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai komoditas pangan.
“Dampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar, beban impor Indonesia akan semakin mahal,” jelas Johan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor, termasuk gandum, kedelai, gula, daging, dan bahan baku pakan ternak. Jika biaya impor meningkat, tekanan harga berpotensi diteruskan ke konsumen.
Johan juga menyoroti kerentanan di sektor energi. Ketergantungan terhadap impor minyak dan produk bensin membuat negara ini memiliki risiko ketika harga minyak global mengalami lonjakan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait BBM.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok sekaligus menghindari kebijakan kenaikan harga bensin bersubsidi secara tiba-tiba. Menurutnya, persoalan yang harus dibicarakan secara terbuka bukan hanya kemungkinan kenaikan harga, tetapi juga konsekuensinya terhadap APBN.
Baginya, keterbukaan pemerintah menjadi penting karena dampak konflik global tidak selalu muncul secara langsung. Harga minyak yang meningkat dapat menjalar melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Johan pun mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari konflik geopolitik yang terjadi di luar negeri.
Baca Juga: Ungkap Akar Polemik Maba Unpad Keisha, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Namanya Juga Masih Muda...
“Jangan sampai konflik yang terjadi jauh dari Indonesia justru membuat petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung kenaikan harga. Negara harus hadir melindungi rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional,” pungkas Johan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar