Bagikan:
JAKARTA - Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia untuk menjaga kedaulatan di tengah rivalitas kekuatan besar dunia.
Menurut Teguh, pesan itu terlihat dari penekanan Prabowo pada swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan industri pertahanan.
“Dalam dunia yang ditandai oleh pertarungan sengit antara Great Powers, Presiden Prabowo menempatkan kedaulatan nasional sebagai core and vital national interests yang tidak dapat dikompromikan,” kata Teguh dikutip dari opininya yang diterima Jumat, 14 Agustus.
Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai pandangan tersebut sejalan dengan neorealisme, pendekatan dalam hubungan internasional yang melihat kemampuan negara menjaga diri dan kepentingannya sebagai faktor penting dalam menghadapi persaingan global.
Teguh mengatakan kedaulatan yang disampaikan Prabowo tidak berhenti pada politik luar negeri. Menurut dia, kemandirian pangan dan energi juga menjadi bagian penting.
BACA JUGA:
Ia mencontohkan penerapan biodiesel B50 yang disebut mengakhiri ketergantungan impor solar, serta kebijakan menertibkan tambang ilegal. Teguh juga menyoroti rencana penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
“Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya strategis negara tidak bocor dan tidak dinikmati oleh aktor-aktor asing, melainkan dipergunakan untuk memperkuat basis ekonomi nasional,” ujarnya.
Teguh juga melihat hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri sebagai langkah menghadapi kerentanan rantai pasok global. Ia menyinggung akuisisi teknologi dan perusahaan global melalui entitas seperti Danantara sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia.
Reformasi BUMN yang diarahkan untuk merampingkan lebih dari 1.000 entitas menjadi maksimal 300 perusahaan produktif juga dinilainya sebagai konsolidasi kekuatan ekonomi nasional.
Di bidang pertahanan, Teguh menilai perhatian pemerintah terhadap industri pertahanan dalam negeri berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga kedaulatan.
Namun, menurut Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini, kekuatan negara tidak hanya ditentukan ekonomi dan militer. Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat juga dinilainya sebagai investasi pada kualitas sumber daya manusia.
Teguh turut menyoroti politik luar negeri Prabowo yang tetap membuka hubungan dengan berbagai kekuatan besar.
Menurut Teguh, prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” bukan menunjukkan kelemahan, melainkan pendekatan pragmatis untuk memperoleh investasi, teknologi, dan akses pasar tanpa meninggalkan kepentingan nasional.
“Pemerintah menyadari bahwa di tengah pertarungan Great Powers, Indonesia harus terus mengakumulasi kekuatan, baik ekonomi, teknologi, maupun pertahanan,” kata Teguh.
Ia menegaskan kedaulatan tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus ditopang penertiban di dalam negeri, penguatan ekonomi, teknologi dan pertahanan, serta keberanian menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan global.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+