Penyelesaian BLBI Diminta Tak Pukul Rata Obligor, Negara Perlu Buka Dialog

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak menyamaratakan seluruh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dalam proses penyelesaian kewajiban. Ruang dialog dinilai perlu dibuka untuk memastikan setiap tagihan didasarkan pada data, dokumen, dan perhitungan yang akurat.

Pendiri Beranda Ruang Diskusi Dar Edi Yoga mengatakan negara tetap harus mengejar hak tagih dan menegakkan hukum. Namun, proses tersebut perlu berjalan transparan dan memberi kepastian hukum.

“Dialog bukan berarti melemahkan penegakan hukum atau menghapus kewajiban obligor. Justru dialog menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tagihan benar-benar didasarkan pada data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dar Edi dalam keterangannya Sabtu, 8 Agustus 2026.

Ia meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, membuka ruang klarifikasi dengan para obligor.

Menurut Dar Edi, persoalan setiap obligor BLBI tidak selalu sama. Ada pihak yang memang harus mempertanggungjawabkan kewajibannya. Namun, ada pula yang masih mempersoalkan besaran tagihan, status hukum, atau proses administrasi karena merasa terdapat kesalahan pencatatan maupun perhitungan.

“Negara perlu membedakan antara mereka yang sengaja menghindari kewajiban dengan pihak yang memiliki keberatan berdasarkan bukti dan argumentasi yang dapat diuji,” ujarnya.

BACA JUGA:

Ia menilai penyelesaian BLBI yang telah berlangsung lebih dari dua dekade juga melewati berbagai perubahan kebijakan, regulasi, dan institusi. Kondisi itu dinilai membuka kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran hukum maupun ketidaksesuaian data yang perlu diperiksa kembali.

Dar Edi mengatakan dialog justru dapat memperkuat posisi negara. Jika hasil verifikasi menunjukkan obligor masih memiliki kewajiban, tagihan tetap harus diselesaikan. Sebaliknya, bila ditemukan kekeliruan administrasi atau perhitungan, pemerintah diminta melakukan koreksi.

“Negara yang kuat adalah negara yang tegas, tetapi juga bersedia mendengar, memeriksa kembali, dan memperbaiki apabila ditemukan kekeliruan,” katanya.

Menurut Dar Edi, keberhasilan penyelesaian BLBI tidak hanya dilihat dari jumlah aset negara yang berhasil dipulihkan, tetapi juga dari kepastian bahwa proses penagihan dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dar Edi berharap penyelesaian BLBI ke depan tetap mengejar pemulihan hak negara, tetapi memberi ruang bagi pengujian data dan keberatan yang memiliki dasar.