Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan atau pesantren dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pesantren Ramah Anak (PRA) se-Kalimantan Timur.
"Kami ingin memastikan seluruh pondok pesantren di menjadi ekosistem yang aman, sehat, bebas dari kekerasan, serta mendukung penuh tumbuh kembang para santri," kata Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Pondok Pesantren Nabil Husein, Samarinda, Selasa.
Pembentukan satgas tersebut dirangkai dengan Deklarasi Gerakan Nasional Ramah, Aman, Nyaman Anak (GERNAS RANA). Gerakan ini merupakan implementasi langsung dari program Kementerian Agama RI yang diadopsi di tingkat daerah.
Menurut Seno Aji, peran pesantren sangat krusial dalam mencetak generasi penerus dan tokoh bangsa. Banyak lulusan pesantren di Kaltim yang kini telah mengabdi sebagai guru, ustaz, ustazah, hingga tokoh masyarakat.
Oleh karena itu, standardisasi keamanan dan kenyamanan di lingkungan ini wajib menjadi prioritas bersama.
Kegiatan ini juga dipicu oleh adanya evaluasi terhadap oknum-oknum pesantren yang melakukan penyimpangan dan mencederai kepercayaan publik.
Salah satu perhatian utama pemerintah tertuju pada laporan dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap santri di sebuah pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui pembentukan GERNAS RANA dan Satgas PRA, Pemprov Kaltim menetapkan tiga poin penegasan utama yakni menghapus segala bentuk tindakan asusila, perundungan, maupun praktik-praktik tidak manusiawi lainnya di lingkungan pesantren.
Kedua menolak formalitas seremoni dengan menginstruksikan aksi lapangan terintegrasi antara Kementerian Agama, Pemkab/Pemkot, para kiai, ulama, serta pimpinan pondok pesantren.
Ketiga pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas dan memberikan sanksi hukum bagi pondok pesantren yang terbukti melakukan pelanggaran fatal hingga membahayakan keselamatan santri.
Wagub Seno Aji meminta para santri untuk tidak tinggal diam apabila mengalami atau melihat tindakan yang tidak semestinya.
Santri diimbau berani melapor kepada orang tua, pemerintah setempat, dinas terkait, maupun lembaga perlindungan anak.
Melalui kolaborasi masif ini, Pemprov Kaltim berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren terus meningkat, sekaligus menjamin hak setiap anak untuk menempuh pendidikan agama secara aman, nyaman, dan terlindungi penuh.
Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.