Pemprov Jateng menyebutkan bahan baku dan penolong industri dominasi impor
Jumat, 31 Juli 2026 08:13 WIB
Pimpinan KSO SCISI Feruz Robby Nugraha bersama Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Jateng Suci Baskoro Wati, saat Regular Update Session" KSO SCISI, di Semarang, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-KSO SCISI
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa bahan baku dan bahan penolong industri selama ini mendominasi komoditas impor, yakni 84,39 persen.
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Jateng Suci Baskoro Wati di Semarang, Kamis, mengatakan selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada ekspor.
Padahal, kata dia, keberhasilan ekspor tidak dapat dipisahkan dari sistem impor yang sehat dan produktif.
Dia mengatakan hal tersebut, saat "Regular Update Session" yang digelar KSO SCISI untuk mempertemukan pemerintah, surveyor, dan pelaku usaha atau importir.
Komoditas impor kedua terbanyak di Jateng, yakni barang modal 10,75 persen, sedangkan barang konsumsi 4,86 persen.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas barang yang masuk ke Jateng dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas produksi, bukan untuk konsumsi langsung.
Impor bukan sekadar memasukkan barang dari luar negeri, melainkan menjadi bagian penting dari rantai pasok industri melalui penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
Ia menjelaskan komoditas impor yang paling banyak dibutuhkan meliputi mesin, peralatan mekanis, elektrik, dan bagiannya sebesar 26,07 persen, tekstil dan produk tekstil 14,57 persen, serta plastik dan karet 11,22 persen.
Berbagai komoditas tersebut menjadi penopang utama bagi industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, elektronik, serta sektor manufaktur unggulan lainnya di Jateng.
Pimpinan KSO SCISI Feruz Robby Nugraha mengatakan perubahan kebijakan yang cepat mengharuskan importir memahami setiap ketentuan agar proses impor dapat berjalan sesuai regulasi.
KSO SCISI adalah bentuk kerja sama operasi antara dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia yang ditunjuk Kementerian Perdagangan untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI).
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen KSO SCISI dalam mendampingi pelaku usaha menghadapi perkembangan tata niaga impor nasional.
"Dinamika regulasi impor berkembang sangat cepat. Pelaku usaha dituntut untuk semakin adaptif dan siap dalam memenuhi berbagai ketentuan, termasuk dalam proses VPTI maupun sertifikasi SNI yang kini menjadi perhatian penting dalam tata niaga impor nasional," katanya.
Ia menjelaskan KSO SCISI secara konsisten menghadirkan forum "Regular Update Session" sebagai wadah berbagi informasi, diskusi, sekaligus menyampaikan perkembangan regulasi terbaru yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.
Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan impor, mulai dari pemenuhan persyaratan VPTI hingga implementasi SNI, sehingga kegiatan impor dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kami berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan layanan VPTI yang berkualitas, profesional, dan terpercaya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pelanggan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi impor yang terus berkembang," katanya.
Baca juga: Ganeps komitmen utamakan produk lokal untuk bahan baku
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.