Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) memperkuat kolaborasi pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna memberantas praktik penyelewengan bahan bakar dan memastikan hak energi bersubsidi tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri saat menghadiri Musyawarah Cabang DPC Hiswana Migas di Samarinda, Senin, menyatakan bahwa kepastian dan kelancaran pasokan energi, baik BBM maupun LPG hingga ke pelosok daerah, sangat vital untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan denyut perekonomian masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap berputar.
"Mari kita bersama-sama memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya," kata Saefuddin.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Muhammad Nasir Hadi Badjeber menyatakan segera berkoordinasi dengan para pengusaha SPBU untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Nasir menilai bahwa para operator SPBU memiliki kapasitas untuk mengenali dan membedakan antara warga yang berhak dengan oknum pengetap, sehingga filter pelayanannya dapat diperketat.
Nasir juga meminta masyarakat agar tidak mudah resah oleh berita hoaks di media sosial terkait ketersediaan energi. Ia menjelaskan bahwa meskipun kewenangan penentuan kuota BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah pusat, Hiswana Migas sebagai ujung tombak distribusi terus bersinergi bersama pemerintah daerah untuk mengajukan dan mengawal alokasi kuota energi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Untuk merealisasikan percepatan pelayanan dan penanganan distribusi energi tersebut, Hiswana Migas Samarinda melakukan pembaruan tata kelola organisasi melalui Musyawarah Cabang (Muscab) IX. Pada momentum ini, pemerintah kota berharap langkah-langkah strategis ke depan dapat segera dirumuskan untuk menghadapi dinamika transisi energi dan digitalisasi pelayanan.
Sejalan dengan upaya digitalisasi, Ketua Panitia Muscab IX DPC Hiswana Migas Samarinda Arif Hidayat memaparkan bahwa musyawarah tahun ini telah mengedepankan transparansi melalui penerapan sistem e-voting berbasis aplikasi bagi 117 peserta terdaftar, meninggalkan sistem pemungutan suara manual.
"Regenerasi kepengurusan ini dilakukan agar Hiswana Migas dapat bergerak lebih cepat dalam mengambil tindakan operasional bersama Pertamina. Kami berharap pengurus baru dapat membawa pembaruan yang memberikan pengaruh positif secara nyata bagi aspek pemerintahan maupun kemasyarakatan," ujar Arif.
Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.