Pemkot luncurkan Batam Policy Lab untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti

2026/09/19

Pemkot luncurkan Batam Policy Lab untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti

Sabtu, 19 September 2026 10:58 WIB

Image Print

Wali Kota Batam Amsakar Achmad (kanan) dan Kepala BRIDA Kota Batam Efrius (kiri) pada peluncuran Batam Policy Lab di Batam, Kepri. (ANTARA/HO-Diskominfo Batam)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) meluncurkan Batam Policy Lab sebagai inovasi tata kelola untuk memperkuat proses perumusan dan pengambilan kebijakan daerah berbasis data dan bukti.

Kepala BRIDA Kota Batam Efrius mengatakan Batam Policy Lab mengedepankan kajian cepat atau rapid assessment dan penyusunan policy brief sebagai instrumen untuk menyediakan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan tepat waktu.

“Selain tim BRIDA, setiap perangkat daerah dapat membuat policy brief sebagai salah satu instrumen pendukung dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dengan berkoordinasi dengan BRIDA,” kata Efrius saat dihubungi di Batam, Sabtu.

Ia menjelaskan Batam Policy Lab tidak hanya menjadi wadah bagi BRIDA untuk menghasilkan kajian, tetapi juga mendorong perangkat daerah memanfaatkan riset dan data dalam menyusun kebijakan.

Misalnya, perangkat daerah yang membutuhkan kajian mengenai persoalan tertentu dapat berkoordinasi dengan BRIDA untuk melakukan kajian dan menyusun policy brief sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Batam Policy Lab merupakan inovasi tata kelola nonstruktural yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Peluncuran inovasi tersebut juga memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Batam.

Melalui pendekatan kebijakan berbasis bukti, Batam Policy Lab diarahkan menjadi rujukan metodologi bersama dalam merumuskan kebijakan yang tepat, terukur, dan implementatif, baik untuk kebijakan strategis pemerintah kota maupun kebijakan teknis pada masing-masing perangkat daerah.

Efrius mengatakan kehadiran Policy Lab juga memperkuat posisi BRIDA sebagai penghubung antara hasil riset, data, dan kebutuhan pengambil kebijakan.

“Batam Policy Lab diharapkan berkembang tidak hanya sebagai inovasi BRIDA, tetapi juga menjadi model kolaborasi dan metodologi bersama bagi perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berbasis bukti,” kata dia.

Baca juga: HUT ke-81 TNI dimeriahkan dengan lomba layar di Batam

Pewarta : Amandine Nadja
Editor: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.