Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan keberadaan balai banjar dan balai desa sebagai kekuatan utama dalam mempercepat pendataan Kartu Keluarga (KK) Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Model berbasis komunitas ini dinilai lebih efektif untuk menjangkau masyarakat dan menjadi keunggulan Denpasar dibandingkan sejumlah kota besar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin.
Rakor dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran OPD, camat, perbekel, dan lurah se-Kota Denpasar.
Arya Wibawa mengatakan keberadaan balai banjar dan balai desa menjadi modal sosial yang sangat efektif untuk mengumpulkan masyarakat sehingga proses pendataan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
"Keunggulan utama Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah berkumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan puluhan ribu agen untuk penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Menurut Arya Wibawa, strategi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian pendataan Perlinsos. Dalam sepekan terakhir, jumlah populasi yang berhasil didata meningkat hingga 21 persen dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkot Denpasar terus menggenjot pendataan hingga batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat pada akhir Agustus 2026. Saat ini realisasi pendataan telah mencapai sekitar 35 ribu KK dari target minimal sekitar 90 ribu KK atau 60 persen dari sasaran pendataan.
Untuk mempercepat capaian tersebut, rapat menyepakati pembaruan jadwal turun lapangan bagi perbekel, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan. Selain itu, monitoring perkembangan data dilakukan tiga kali sehari, yakni pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA, dengan target penambahan 2.000 hingga 2.500 KK setiap hari.
Dalam kesempatan itu, Arya Wibawa juga menegaskan bahwa percepatan pendataan merupakan bagian dari upaya memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar.
Ia menambahkan, meski tingkat kemiskinan Kota Denpasar berada pada angka 2,6 persen atau salah satu yang terendah, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap masyarakat rentan, khususnya kelompok desil 5 dan 6, agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem melalui berbagai program perlindungan sosial.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.