Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berkomitmen memperkuat sinergi dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
"Kasus kebakaran lahan di kawasan Gunung Rinjani yang terjadi pada Mei dan awal Agustus 2026, telah berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Senin.
Hal itu dia sampaikan saat kegiatan rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan," katanya.
"TNGR adalah objek wisata internasional, sehingga kalau ini tidak perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” katanya.
Karena itu bupati berharap adanya dukungan pemerintah pusat, utamanya untuk menambah sarana dan prasarana pendukung keselamatan, operasi pemadaman maupun pencegahan karhutla.
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, dengan keterbatasan selang dan sebagainya,” katanya.
Baca juga: Sembalun dalam satu tarikan nafas
Ia mengatakan untuk penyempurnaan alat penyelamatan diri (APD) termasuk peralatan yang lain, kiranya pusat memperhatikan.
"Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah untuk segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan pemda dan seluruh pihak terkait dalam upaya mengendalikan karhutla. Hal tersebut sejalan dengan penekanannya sebelum menutup rakor yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia tersebut.
"Saya minta agar tidak sekadar responsif atau menunggu keadaan darurat, akan tetapi juga melakukan pencegahan terukur dengan mengubah pola penanganan secara fundamental sebelum titik api meluas," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi dan seluruh pihak diminta meninggalkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan sejak upaya deteksi hingga penegakan hukum.
Diingatkan juga, sebagai upaya pencegahan, untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional, disamping optimalisasi instrumen daerah yang didukung pula oleh penegakan hukum yang konsisten.
"Total luas karhutla secara nasional untuk periode Januari--Juli 2026 tercatat sebesar 199.873 hektare," katanya.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026