Banjar, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar membenahi perencanaan anggaran perangkat daerah untuk memastikan agar APBD ditetapkan tepat waktu sehingga meminimalkan kesalahan data, serta menyelaraskan belanja dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pembinaan Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2026 selama dua hari di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, yang dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi.
Habib Idrus Al Habsyi di Martapura, Minggu mengatakan, ketepatan data dan koordinasi antara operator, kepala subbagian perencanaan, serta pimpinan SKPD menjadi faktor penting untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan hingga penganggaran daerah.
“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan berdampak domino, mulai dari ketidakselarasan antardokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” ujarnya.
Dia menjelaskan perubahan regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut tenaga perencana terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam penginputan data, klasifikasi belanja, dan penggunaan standar harga agar kesalahan teknis dapat diminimalkan.
Menurut dia, konsistensi data harus dijaga sejak penyusunan Rencana Kerja (Renja) hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga program perangkat daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dan tidak menghambat proses penyusunan APBD.
“Goal utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD tepat waktu serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengatakan setiap anggaran yang direncanakan harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Artinya, segala yang direncanakan penganggaranya itu berdampak kepada pengungkitan pencapaian target-target yang ada di RPJMD. Bekerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, diharapkan masukan akademisi bisa mencapai target itu,” ujarnya.
Bimtek yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat tersebut juga menjadi sarana bagi tenaga perencana untuk menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan regulasi dan sistem SIPD yang diterapkan secara nasional.
Melalui peningkatan kompetensi dan koordinasi antarperangkat daerah, Pemkab Banjar berharap penyusunan APBD berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga anggaran yang tersedia dapat mendukung pelayanan publik serta pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.