Pemerintah Diminta Tak Hanya Kejar Target MBG, Tata Kelola Harus Diperkuat

JAKARTA – Indonesian Audit Watch (IAW) meminta pemerintah tidak hanya berfokus mengejar target penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan juga harus dilakukan supaya tata kelola pelaksanaan program strategis tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Ketika uang rakyat bergerak dalam jumlah yang sangat besar, pertanyaan mengenai tata kelola tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi keharusan,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus kepada wartawan yang dikutip Senin, 27 Juli.

Iskandar menyebut MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan. Tapi, pemerintah harus membangun sistem karena keberhasilan MBG bukan hanya sekadar diukur dari jumlah dapur yang beroperasi maupun jutaan porsi makanan yang disalurkan setiap hari.

“Yang berpindah bukan sekadar nasi dan lauk. Yang ikut bergerak adalah uang rakyat,” tegasnya.

Iskandar menilai masih ada perbaikan yang memang mendesak dilakukan. Mulai dari perubahan petunjuk teknis, penyesuaian kapasitas dapur, penutupan portal mitra untuk proses verifikasi, perubahan hubungan hukum antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan, dan mitra hingga munculnya dugaan keracunan makanan yang mendorong evaluasi di sejumlah daerah.

“Yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah proses panjang membangun sebuah sistem baru yang belum pernah dikerjakan Indonesia dalam skala sebesar ini,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa BGN merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024. Namun, dalam waktu singkat lembaga tersebut langsung mengelola salah satu program sosial terbesar di Indonesia.

Dalam waktu bersamaan, BGN harus membangun organisasi, menyusun regulasi, merekrut sumber daya manusia, menyiapkan sistem digital, mekanisme pembayaran, memilih mitra, memverifikasi ribuan dapur, hingga memastikan jutaan porsi makanan tersalurkan setiap hari.

Akibatnya, pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian aturan di tengah pelaksanaan program. Menurut Iskandar, perubahan kebijakan memang wajar dalam proses penyempurnaan, tetapi perubahan yang terlalu sering tanpa masa transisi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah berinvestasi membangun dapur, menyediakan fasilitas, maupun merekrut tenaga kerja.

Karena itu, IAW mendorong pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperbaiki sistem dengan perlindungan terhadap masyarakat yang telah beritikad baik mengikuti ketentuan yang berlaku. Iskandar bilang kepastian hukum menjadi syarat penting supaya masyarakat tidak dirugikan akibat perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan program.

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan kritik terhadap MBG tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan program pemerintah. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar tujuan besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak terganggu oleh lemahnya tata kelola.

“Kritik bukan untuk menjatuhkan program. Kritik diperlukan agar program yang baik tidak rusak oleh tata kelola yang lemah. Program besar akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi karena kemampuannya membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Tak Hanya Kejar Target MBG, Tata Kelola Harus Diperkuat

2026/07/27

BACA JUGA:

Populer