Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bumi (migas) akan berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Sederet langkah pembentukannya tengah disiapkan.
Salah satunya, seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas atas inisiatif DPR yang sedang berjalan. Meski begitu, Bahlil tak mengungkap kejelasan BUK Migas menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dia pun mengaku akan mencari formula yang tepat soal kehadiran BUK Migas nantinya. Termasuk pada aspek penerbitan perizinan dalam kegiatan usaha hulu migas. Dia ingin melepaskan hambatan perizinan yang menyangkut banyak pihak.
"Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing," jelas dia.
Dia menuturkan, BUK Migas akan mempertimbangkan skema pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas agar saling memguntungkan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta.
"Modelnya saja yang kita akan dorong sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan," imbuh dia.
Bahlil juga tak menjawab jelas ketika ditanya soal pembeda lembaga itu dan SKK Migas. "Saya belum bisa menjawab sampai ke sana, tapi saya katakan bahwa ini badan usaha khusus ini akan berada dan dibawa langsung tanggung jawab kepada Bapak Presiden," tegas dia.