Wafa Afifah : PDB Indonesia Melesat, Mengapa Ekonomi Masih Terasa Berat? - Opini Katadata.co.id

In this economy, begitu banyak orang menyindir belakangan ini. Apalagi sejak harga kebutuhan pokok terus naik, biaya hidup makin terasa berat, sementara gaji tidak naik secepat harga-harga. MinyaKita, bawang merah, bawang putih, beras, cabai, sampai daging, semuanya kompak naik. Harga Pertamax sudah Rp16.250 per liter, dan rupiah melemah sampai di atas Rp18.000 per dolar AS. Di media sosial, keluhan ini ramai, bahkan sampai banyak yang bilang kondisinya mirip krisis 1998.

Tapi benarkah ekonomi Indonesia sedang buruk-buruknya? Data resmi justru bilang lain. Menurut BPS, ekonomi Indonesia (PDB) di awal 2026 tumbuh 5,61% dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Penyebab utamanya karena belanja rumah tangga naik, belanja pemerintah naik banyak, investasi bertambah, dan sektor makanan-minuman-hotel tumbuh pesat.

Nah, di sinilah anehnya. Di atas kertas, ekonomi tumbuh kuat. Tapi di kehidupan sehari-hari, banyak orang justru merasa hidupnya makin sulit. Jadi pertanyaannya bukan sekadar “PDB naik atau turun”, tapi kalau PDB naik, apakah kesejahteraan rakyat ikut naik juga?

Mitos yang Perlu Diluruskan

Banyak orang percaya, kalau PDB naik, otomatis rakyat makin sejahtera. Padahal, PDB memang bukan dibuat untuk mengukur kesejahteraan. PDB hanya menghitung total nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara, bukan siapa yang menikmatinya atau seberapa nyaman hidup masyarakatnya.

Simon Kuznets, orang yang pertama kali merumuskan konsep pendapatan nasional, bahkan sudah mengingatkan sejak dulu bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak bisa dilihat hanya dari satu angka pendapatan nasional.

Jadi yang salah bukan PDB-nya. Yang salah adalah anggapan bahwa PDB naik pasti berarti semua orang jadi lebih sejahtera.

Untuk menjelaskan ini, ekonom sering memakai analogi “kue ekonomi”. Bayangkan seluruh hasil produksi dan pendapatan suatu negara sebagai satu kue besar. PDB mengukur seberapa besar kue itu, makin besar PDB, makin besar kuenya.

Tapi kue yang besar tidak otomatis berarti semua orang kebagian potongan yang cukup. Bisa saja kue itu membesar, tapi sebagian besar potongannya diambil segelintir orang, sementara yang lain hanya kebagian remah-remah. Analogi ini membantu kita membedakan dua hal yang sering tertukar yakni seberapa besar kue itu (diukur PDB) dan siapa yang benar-benar makan kuenya (soal kesejahteraan).

Kenapa Kue Tidak Selalu Terasa di Meja Makan

Pertama, PDB tidak menunjukkan siapa yang kebagian. Pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi belum cukup untuk membuat semua orang sejahtera. Kalau tambahan kekayaan lebih banyak dinikmati kelompok tertentu, atau habis dikorupsi, sebagian besar masyarakat tidak akan merasakan perubahan apa-apa. Karena itu, OECD lewat programnya yang bernama Beyond GDP menyarankan agar kesejahteraan dilihat dari banyak hal sekaligus seperti pendapatan riil, kualitas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, sampai pemerataan.

Kedua, PDB tidak memperhitungkan kenaikan harga. Yang menentukan kesejahteraan bukan besar kecilnya gaji di atas kertas, tapi berapa banyak barang yang bisa dibeli dengan gaji itu. Kalau gaji naik 5% tapi harga pangan naik 8%, secara nyata masyarakat justru jadi lebih miskin. Ini persis yang sedang dialami Indonesia saat ini, harga pangan naik, rupiah melemah, dan uang yang sama jadi terasa makin sedikit.

Ketiga, PDB tidak bicara soal kualitas pekerjaan. Ekonomi bisa tumbuh karena investasi besar atau ekspor bahan mentah, tapi kalau itu tidak menciptakan pekerjaan yang layak, manfaatnya tidak sampai ke banyak orang. Keadaan ini disebut jobless growth atau ekonomi tumbuh, tapi lapangan kerja yang bagus tidak bertambah secepat itu.

Keempat, pertanyaan yang lebih penting bukan “seberapa besar ekonomi tumbuh”, tapi “siapa yang menikmatinya”. Beberapa ekonom terkenal seperti Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Thomas Piketty menunjukkan bahwa ekonomi bisa tumbuh tinggi sekaligus ketimpangannya makin lebar, terutama kalau aturan ekonomi lebih menguntungkan pemilik modal daripada pekerja.

Kelima, masyarakat menilai ekonomi bukan dari angka GDP, tapi dari pengalaman sehari-hari, yakni dari harga beras, biaya sekolah, cicilan rumah, tarif listrik, ongkos naik angkot. Rakyat melihat dari hal-hal kecil ini, sementara pemerintah bicara dari angka besar. Wajar kalau keduanya sering terasa tidak nyambung.

Bagaimana Kondisi Indonesia Sebenarnya?

Secara umum, ekonomi Indonesia memang sedang tumbuh, jadi anggapan “ekonomi mau hancur” tidak sepenuhnya benar. Tapi keluhan masyarakat juga bukan omong kosong, harga pangan naik, biaya hidup makin berat, dan mencari kerja makin susah, itu semua nyata dirasakan banyak keluarga. Angka-angka besar dan pengalaman sehari-hari sedang menceritakan dua cerita yang berbeda, dan keduanya sama-sama benar dari sudut pandang masing-masing.

Karena itu, diskusi soal ekonomi Indonesia seharusnya tidak berhenti di “apakah PDB naik?” Yang lebih penting, apakah pertumbuhan ini menciptakan pekerjaan yang layak, menaikkan daya beli, mengurangi kesenjangan, dan memperluas akses layanan publik? Kualitas pertumbuhan jauh lebih penting daripada sekadar besar-kecilnya angka.

Tiga Bahaya Kalau Mitos Ini Dibiarkan

Kalau anggapan “PDB naik = rakyat sejahtera” terus dipercaya, ada beberapa risiko. Pertama, Indonesia bisa terjebak jadi negara berpendapatan menengah selamanya, kebijakan cenderung fokus pada proyek besar demi terlihat bagus di mata lembaga donor internasional, sementara kualitas sumber daya manusia terabaikan. Indonesia berisiko terus jadi pasar besar dan pemasok bahan mentah murah, bukan negara yang mandiri secara teknologi.

Kedua, ada bahaya ketidakstabilan sosial-politik. Kesenjangan yang tertutup oleh angka pertumbuhan yang bagus bisa memicu ketidakpuasan publik. Kalau rakyat merasa keluhannya tidak didengar, kepercayaan pada pemerintah bisa merosot dan memicu ketegangan sosial.

Ketiga, ada bahaya kerusakan lingkungan jangka panjang. PDB tidak menghitung kerusakan alam seperti penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya yang justru tercatat sebagai “pendapatan” yang positif. Kalau ini terus dibiarkan, Indonesia sedang menumpuk utang lingkungan yang kelak dibayar mahal lewat bencana alam dan krisis pangan.

Penutup: Kue Boleh Membesar, Tapi untuk Siapa?

Pertumbuhan 5,61% tidak seharusnya hanya dirayakan sebagai angka bagus di atas kertas, sementara beban hidup di lapangan makin berat. Ada dua hal yang perlu didorong, pakai ukuran kesejahteraan yang lebih manusiawi, seperti Genuine Progress Indicator atau indeks kesejahteraan dari OECD, bukan hanya PDB. Dan ubah arah kebijakan agar lebih fokus pada pemerataan, daya beli, lapangan kerja yang layak, serta akses pendidikan dan kesehatan yang baik.

Kue ekonomi yang terus membesar tidak ada gunanya kalau sebagian besar orang hanya bisa melihatnya dari jauh. Kesejahteraan yang sebenarnya baru terwujud kalau setiap pertumbuhan yang tercatat di angka-angka besar itu benar-benar terasa di dompet setiap keluarga di Indonesia.