Pasaman Barat terima bantuan usaha pemulihan ekonomi dampak bencana
Kamis, 1 Oktober 2026 04:02 WIB
Bupati Pasaman Barat Yulianto saat menerima bantuan usaha pemulihan ekonomi dampak bencana tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu, Rabu (30/9/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Pasaman Barat.
Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan usaha pemulihan ekonomi warga dampak bencana tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 53 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu.
"Alhamdulillah kita memperoleh bantuan untuk perbaikan ekonomi warga terdampak bencana," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Rabu.
Menurutnya bantuan masing-masing sebesar Rp3 juta dengan total Rp159 juta tersebut diserahkan dalam kegiatan sosialisasi langkah strategis penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat Tahun 2026 di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (30/9).
Dia menyebutkan bantuan tersebut telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM dan akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan usaha ekonomi keluarga yang terdampak bencana tahun 2025.
Yulianto mengapresiasi dan terima kasih kepada Provinsi Sumbar atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Sumbar. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasaman Barat dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujarnya.
Dia berharap seluruh KPM dapat memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya sehingga mampu membangkitkan kembali usaha dan perekonomian keluarga pascabencana.
Penyerahan bantuan merupakan bagian dari kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Sumatra Barat melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri.
Dalam sambutannya, Ahmad Zakri menekankan pentingnya kebijakan konkret dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengacu pada DTSEN serta pemutakhiran data secara berkelanjutan agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.
"Diperlukan kebijakan konkret seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menggunakan data DTSEN, serta pengoptimalan pemutakhiran data sehingga bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Pasaman Barat merupakan salah satu terdampak bencana alam pada akhir tahun 2025. Sejumlah infrastruktur, lahan pertanian, UMKM terdampak bencana.