Sabtu, 03 Oktober 2026, 20:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Status Jokowi sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan. Pegiat media sosial Palti Hutabarat menilai keputusan partai politik besar untuk menerima Jokowi sebagai kader tidak akan mudah, terutama di tengah polemik yang masih mengiringi mantan Presiden tersebut.
"Partai besar mikir sejuta kali menampung Jokowi jadi kader mereka," tulis Palti Hutabarat di akun X, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Menurut Palti, pertimbangannya berkaitan dengan citra politik Jokowi yang disebutnya mulai mengalami penurunan setelah munculnya polemik mengenai ijazah.
"Alasannya jelas karena efek Jokowi sudah mulai meredup khususnya setelah kasus ijazah palsu," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Disebut Sudah Sadar Prabowo-Gibran Retak
Palti kemudian membawa PSI sebagai contoh. Menurut dia, partai yang kini menaungi keluarga Jokowi justru menghadapi konsekuensi yang dinilainya tidak sesuai dengan harapan awal.
"PSI yang menampung keluarga Jokowi dan berharap dapat efek positif akhirnya harus menelan kenyataan pahit.. Bukannya banyak yang mendukung malah jadi ikut kena efek negatif.. Kapok!" pungkas dia.
Sebelumnya, Jokowi memang telah menyatakan dirinya sebagai anggota PSI. Sejak 14 Oktober 2025, Jokowi mengaku telah menjadi bagian dari PSI meski baru memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) miliknya kepada publik baru-baru ini.
“Sudah setahun yang lalu. Banyak yang nggak percaya, sekarang saya buka saja kartu anggota saya ini,” tegas Jokowi.
Baca Juga: Selain Ijazah, Silsilah Keluarga Gibran Ikut Dicurigai
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyatakan optimisme partainya dalam menghadapi kontestasi politik nasional berikutnya. Ia menyebut Jokowi dan Kaesang Pangarep sebagai bagian dari kekuatan partai.
"Insyaallah dengan pengalaman 2 kali pemilu. Ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum. Kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI. Insyaallah kami tidak ada masalah," ujar Raja Juli.
Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan PSI untuk tetap bersaing dalam kontestasi politik berikutnya, meski aturan pemilu, khususnya mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, masih dalam pembahasan.
Raja Juli menyadari PSI belum memiliki kursi di parlemen sehingga tidak dapat ikut menentukan secara langsung formula baru yang nantinya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak akan menghalangi PSI untuk kembali bertarung.
"PSI insyaallah ya, berapa pun kami siap fight di 2029," kata Raja Juli.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri