Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai komunikasi yang ditunjukkan pimpinan Polri, TNI, dan Kejaksaan menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Menurut Ngasiman, pertemuan dan silaturahmi antara Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung mencerminkan koordinasi antarpimpinan negara tetap terjaga di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu penegakan hukum.
"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukanlah alasan untuk membangun jarak, tetapi justru menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Ngasiman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menilai komunikasi antarlembaga memiliki nilai strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
"Publik tentu menginginkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Namun Ngasiman menegaskan bahwa sinergi harus dibangun dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, koordinasi yang baik bukan berarti mencampuri fungsi lembaga lain, melainkan memastikan setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional.
"Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik," kata dia.
Ia menambahkan Polri harus tetap memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional berdasarkan alat bukti, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara objektif, dan TNI tetap berfokus pada tugas pertahanan negara.
"Begitu pula Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sementara TNI tetap fokus pada tugas pertahanan negara. Ketika setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional tanpa saling mengintervensi, maka sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Ngasiman berharap komunikasi antarpimpinan lembaga negara tidak berhenti pada simbol kebersamaan, tetapi diwujudkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
"Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan ataupun simbol-simbol kebersamaan, tetapi melalui konsistensi tindakan. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun hari ini harus diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum," ujarnya.
Ketika komunikasi berjalan baik dan setiap lembaga saling menghormati kewenangannya, maka yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya hubungan antarinstitusi, melainkan juga wibawa negara hukum dan kepercayaan masyarakat kepada negara," kata Ngasiman.
Baca juga: Polri-Kejagung perkuat sinergitas lewat peningkatan kemitraan
Baca juga: Kompolnas: Sinergi aparat penting tuntaskan korupsi batu bara PLTU
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.