Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pembangunan sekitar 135 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Satgas MBG Pemprov NTB Fathul Gani mengatakan usulan tersebut diajukan untuk memperluas jangkauan Program MBG terutama bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang berada di daerah terpencil.
"Usulan dapur MBG untuk wilayah 3T itu tersebar di seluruh wilayah Bumi Gora. Di Pulau Sumbawa terdapat 75 usulan dan 60 titik usulan berada di Pulau Lombok," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menegaskan seratusan titik baru yang diusulkan itu sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan skema khusus dalam menyalurkan menu MBG kepada penerima manfaat.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat di setiap wilayah 3T tidak sama seperti daerah perkotaan. Distribusi MBG oleh setiap dapur 3T akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jumlah sasaran, serta tingkat kesulitan akses di masing-masing wilayah.
Idealnya satu dapur MBG melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, untuk daerah terpencil jumlahnya bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan sebaran penduduk dan kondisi geografis.
"Kalau memang hanya 300 atau 400 penerima manfaat, tetap akan dilayani. Semuanya disesuaikan dengan jumlah sasaran dan kondisi wilayah," kata Fathul.
Baca juga: Lombok Utara tuan rumah golf Porprov NTB 2026
Asisten I Setda Provinsi NTB ini mengakui operasional dapur di kawasan 3T membutuhkan biaya lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah masih menyusun skema pembiayaan dan distribusi yang tepat dengan karakteristik daerah terpencil.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat, pemerintah, kata Fathul, menyiapkan berbagai alternatif distribusi, termasuk penggunaan sepeda motor trail hingga transportasi laut untuk pulau kecil.
Baca juga: KNPI mendorong desain besar kepemudaan di NTB
"Nanti tergantung kondisi wilayahnya. Bisa menggunakan kendaraan roda dua yang dimodifikasi. Untuk daerah kepulauan, dapur bisa berada di pesisir daratan, kemudian makanan diantar menggunakan speedboat atau perahu," ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini juga tengah mendata ulang sasaran dan jumlah penerima manfaat. Pendataan ulang dilakukan agar penyaluran program prioritas Presiden Prabowo itu tepat sasaran berdasarkan nama dan alamat penerima.
Fathul mengatakan proses verifikasi data tersebut sekaligus memprioritaskan masyarakat yang selama ini belum terlayani, khususnya di wilayah terpencil yang belum terdata.
Ia menambahkan, hingga kini petunjuk teknis terbaru dari BGN terkait perluasan sasaran penerima manfaat masih disiapkan.
"Harapan kita prioritasnya adalah daerah terpencil, masyarakat desil paling rendah, serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026