Nabire (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah meminta lembaga eksekutif dan legislatif menghentikan saling serang di ruang publik dan mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.
Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak di Nabire, Selasa, mengatakan perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama.
"Lebih baik kita koordinasi dan hal yang tidak baik kita diskusi supaya ke depannya terbaik. Daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan, yang ada adalah permusuhan," katanya.
Ia mengatakan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru membutuhkan fondasi pemerintahan yang kuat sehingga seluruh pemimpin perlu menghindari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan yang dapat menghambat pembangunan.
Menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dengan terlebih dahulu membahas persoalan yang ditemukan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Agustinus mengatakan DPR Papua Tengah memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan anggaran, sedangkan pemerintah daerah menjalankan program berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan bersama.
"Kalau sudah kita menentukan anggarannya, terus kita menyalahkan lagi, siapa yang salah? Kalau saling menyalahkan akhirnya rakyat sendiri yang justru bingung," ujarnya.
Ia juga meminta anggota DPR Papua Tengah tidak hanya memperdebatkan kebijakan di dalam gedung, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.
Agustinus mengatakan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) berkepentingan mendorong seluruh elite politik mengutamakan pembangunan dan perlindungan kepentingan masyarakat Papua Tengah.
Menurut dia, perbedaan dan kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibahas bersama melalui komunikasi antarlembaga.
"Kalau saya lihat ada yang salah, saya undang wartawan terus saya sikat dia, itu bukan cara yang benar. Yang benar adalah saya diskusi dengan dia karena kita sama-sama pemimpin," katanya.
Ia menegaskan komunikasi antara pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, dan MRP diperlukan agar persoalan pemerintahan dapat diselesaikan tanpa memperbesar perselisihan yang berpotensi mengganggu pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Tujuannya kan kita mau membangun. Kita mau meletakkan sesuatu yang baik untuk daerah kita, negeri kita, rakyat kita," ujarnya.
Pernyataan Agustinus disampaikan di tengah munculnya perbedaan pandangan di DPR Papua Tengah terkait kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pengelolaan anggaran daerah.
Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Diben Elaby sebelumnya menyoroti antara lain besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD 2025 serta sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran.
Pernyataan Diben kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPR Papua Tengah yang memiliki pandangan berbeda dan menilai persoalan anggaran sebaiknya dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
Baca juga: MRP Papua Tengah: Keberhasilan Otsus diukur dari kesejahteraan OAP
Baca juga: MRP Papua setujui Raperdasus penguatan perlindungan OAP
Baca juga: MRP perjuangkan perlindungan tanah adat lewat Perdasus
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.