REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji rencana pengembangan perkeretaapian di Bali. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Rencana Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Bali, Selasa (1/9/2026).
Kesepakatan ditandatangani Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Kesepakatan tersebut menjadi tahap awal bagi ketiga pihak untuk menyiapkan kajian serta melakukan koordinasi terkait kemungkinan pengembangan perkeretaapian di Bali.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam merencanakan sistem transportasi Bali ke depan.
“Perkembangan ekonomi dan aktivitas pariwisata Bali perlu diikuti dengan perencanaan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas ke depan. Melalui kesepakatan ini, kami bersama pemerintah daerah mulai mempelajari bagaimana perkeretaapian dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi Bali,” ujar Bobby.
Menurut dia, Bali memiliki karakter mobilitas yang khas sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia. Karena itu, pengembangan sistem transportasi perlu mempertimbangkan keterhubungan antara pusat aktivitas masyarakat, kawasan pariwisata, dan berbagai moda transportasi yang telah tersedia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, ekonomi Bali pada Kuartal II 2026 tumbuh 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun.
Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor terbesar dengan porsi 21,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan seiring dengan aktivitas pariwisata yang turut mendorong kebutuhan mobilitas di Bali.
BPS juga mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada Juni 2026 mencapai 605.013 kunjungan. Angka tersebut meningkat 4,63 persen dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 578.251 kunjungan.
Pada periode yang sama, jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat dari Bali mencapai 650.838 orang atau meningkat 4,93 persen secara bulanan. Sementara penumpang penerbangan domestik yang berangkat dari Bali tercatat 329.891 orang, meningkat 4,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Bobby mengatakan, berbagai perkembangan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat kebutuhan transportasi Bali dalam jangka panjang. Namun, ia menegaskan pengembangan perkeretaapian masih membutuhkan kajian secara menyeluruh.
“Bali memiliki karakter mobilitas dan pengembangan wilayah yang khas. Karena itu, kebutuhan, potensi, integrasi antarmoda, hingga kelayakan pengembangan perkeretaapian perlu dipelajari secara menyeluruh agar rencana yang disiapkan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Bobby.
Ruang lingkup kesepakatan mencakup inventarisasi data dan informasi, penyusunan kajian kelayakan dan/atau Detail Engineering Design (DED), integrasi antarmoda, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
Kesepakatan Bersama tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Kesepakatan juga dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“KAI siap membawa pengalaman dan kompetensi perkeretaapian dalam proses kajian bersama. Setiap tahap akan disiapkan secara cermat, prudent, dan sesuai regulasi agar rencana yang dihasilkan feasible serta memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas masyarakat dan pengembangan wilayah Bali,” ujar Bobby.