Salah satunya terlihat dari pembatasan akses terhadap microprocessor yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI), termasuk material yang digunakan untuk membangun semikonduktor.
Baca Juga: Indonesia dan India Perkuat Kolaborasi Industri, Bidik Semikonduktor hingga Data Center
"Ini adalah salah satu faktor yang sangat strategis, sangat penting. Inovasi teknologi menjadi salah satu harapan baru ke depan dan juga menjadi game changer tentang geopolitik ke depan," kata Misbakhun di kutip dari YouTube OJK, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, perkembangan tersebut membuat Indonesia perlu memperkuat kapasitas teknologi domestik. Sebagai negara dengan sumber daya mineral yang besar, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem industri teknologi.
Misbakhun menyebut akses terhadap bahan baku dan material untuk microprocessor serta semikonduktor mulai menjadi bagian dari persaingan antarnegara.
"Pada saat mereka melakukan upaya pembatasan kepemilikan nuclear, sekarang berlanjut kepada kepemilikan terhadap bahan baku, material untuk microprocessor, semiconductor dan sebagainya. Dan ini adalah neokolonialisme di dunia digital yang terus berlanjut," ujarnya.
Misbakhun juga mengaitkan kedaulatan digital dengan sistem pembayaran. Menurutnya, ketergantungan terhadap infrastruktur pembayaran yang dikendalikan pihak lain dapat menjadi persoalan strategis apabila digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Dia mencontohkan transaksi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara lain yang membutuhkan proses administrasi dan pembayaran melalui sistem yang berlaku secara internasional.
"Bagaimana mungkin nanti suatu saat militer kita ketika mau menggunakan peralatan tersebut, apakah mereka sudah tidak? Apakah Indonesia menggunakan sistem ini? Hijack-nya seperti apa? Menguasainya seperti apa?" kata Misbakhun.
Karena itu, dia menilai digitalisasi sistem pembayaran dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus aspek pertahanan dan keamanan.
"Sistem apa yang bisa kemudian mendekonstruksi sistem tersebut? Ya, digitalisasi sistem pembayaran. Dan ini mempunyai strategis dari sisi defense and security," ujarnya.
Misbakhun menilai pengembangan teknologi finansial dan aset digital dapat menjadi bagian dari pencarian alternatif tersebut.
Dirinya menyebut teknologi blockchain di Indonesia mulai berkembang dan telah didukung oleh infrastruktur perdagangan aset digital.
"Aset crypto menjadi aset keuangan yang makin dinamis dan menjadi alternatif yang mau tidak mau menjadi aset keuangan digital masa depan," katanya.
Dia juga menyinggung perkembangan real-world asset tokenization dan stablecoin yang menurutnya dapat menjadi salah satu pilihan dalam perkembangan sistem keuangan digital.
"Strategi pembayaran cross-border yang menggunakan stablecoin dan sebagainya itu menjadi salah satu pilihan," ujar Misbakhun.
Misbakhun mengatakan penguatan ekosistem digital tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari teknologi global.
Sebaliknya, kolaborasi tetap dibutuhkan, tetapi Indonesia harus memiliki kapasitas untuk menentukan arah pengembangan teknologinya sendiri.
"Kedaulatan digital tidak berarti Indonesia menutup diri dalam perkembangan teknologi. Investasi, kolaborasi. Kedaulatan berarti Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan yang sendiri," katanya.
Menurut Misbakhun, isu kedaulatan digital juga mencakup perlindungan data. Penguasaan terhadap data dinilai menjadi bagian yang semakin penting dalam menentukan kepentingan nasional di tengah percepatan transformasi digital.
"Di digital kita harus membicarakan tentang kedaulatan digital kita. Kedaulatan data kita. Inilah yang menurut saya menjadi isu yang penting dan strategis ke depan," ujar Misbakhun.
Dia menilai pelaku usaha lokal memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem tersebut. Pemerintah dan regulator, kata dia, perlu menciptakan ruang agar inovasi dapat berkembang tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Menurut Misbakhun, penguasaan teknologi dan inovasi juga berkaitan dengan target transformasi ekonomi Indonesia menuju 2045.
Dia mengatakan Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah.
"Apa yang bisa menggerakkan 280 juta orang berada pada fase tertransformasi ke penghasilan di atas USD23.000 per capita? Ini merupakan pekerjaan yang paling besar dan paling berat. Dan butuh konsolidasi nasional yang hebat," katanya.
Misbakhun menilai inovasi teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong produktivitas dan transformasi ekonomi tersebut.
"Yang bisa memberikan lompatan itu adalah inovasi teknologi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi. Jangan sampai Indonesia ikut masuk dalam jebakan middle income trap," ujarnya.
Misbakhun juga menekankan pentingnya bonus demografi. Generasi produktif dinilai perlu mendapat ruang untuk mengembangkan inovasi sehingga dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Pada saat yang sama, pemerintah dan regulator dinilai perlu memastikan perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat secara luas. "Regulasi harus menumbuhkan inovasi," kata Misbakhun.
Dengan demikian, agenda kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan Indonesia mengembangkan teknologi, tetapi juga kapasitas untuk mengendalikan arah pemanfaatannya.
Penguatan industri, sumber daya manusia, sistem pembayaran, data, serta ekosistem inovasi menjadi bagian dari tantangan tersebut.