Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta para pakar menilai kebijakan pemerintah secara objektif dengan tetap mengkritisi kekurangan tanpa mengabaikan capaian maupun manfaat program bagi masyarakat.
Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, menurut dia, penilaian juga perlu memuat capaian atau manfaat kebijakan agar masyarakat memperoleh gambaran secara utuh.
"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujar Pigai.
Menurut dia, kritik terhadap kekurangan kebijakan tetap dapat disampaikan, bahkan hingga meminta pertanggungjawaban pejabat, tanpa mengabaikan capaian yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Baca juga: BGN sambut rekomendasi Menteri HAM memperkuat pemulihan penerima manfaat
"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," katanya.
Pernyataan itu disampaikan Pigai ketika dimintai tanggapan mengenai respons Mahfud MD terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
Prabowo dalam pidato di Jakarta, Jumat (18/9), mengatakan terdapat pakar yang menurutnya melontarkan fitnah dan mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo antara lain menggunakan ungkapan "saking pintarnya jadi goblok".
Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Mahfud mengatakan memang terdapat pakar maupun profesor yang menurutnya tidak memenuhi standar kepakaran. Namun, ia juga menyatakan presiden maupun pejabat lainnya dapat memiliki kekurangan serupa.
Baca juga: Menteri HAM Yusril berpesan agar generasi muda belajar pemikiran pendiri bangsa
Mahfud tidak secara spesifik menyebut Prabowo sebagai presiden yang dimaksud dalam pernyataannya.
Pigai kemudian mengatakan kritik Presiden tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai generalisasi terhadap seluruh pakar. Ia mengaitkan pihak yang dimaksud Presiden dengan kelompok yang menurutnya berada dalam pola pasca-kebenaran (post-truth).
"Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," ujar Pigai.
Menurut Pigai, kelompok yang ia maksud tersebut merupakan pihak yang meniadakan kebenaran dan membentuk narasi berbeda.
"Oleh karena itu, tidak bisa semuanya dianggap generalisir bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya 'post-truth' saja. Yang pasca-kebenaran, yang meniadakan kebenaran, yang bermain media sosial," katanya.
Pigai juga menilai kepakaran perlu dibedakan dari aktivitas partisan maupun keterlibatan seseorang dalam perdebatan politik. Menurut dia, pernyataan seorang ahli dapat memengaruhi kebijakan sekaligus masyarakat sehingga kepakaran perlu disertai penilaian yang objektif.
"Oleh karena itulah yang kita bilang, kelompok-kelompok yang membungkam kebenaran itulah yang kita sampaikan," ujar Pigai.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026