Padang (ANTARA) - Beberapa waktu belakangan ini, dari berbagai platform media, kita disuguhi sebuah wacana oleh salah satu kementerian yang membuat ASN dan Bank Daerah ketar ketir, yaitu tentang rencana pemerintah menyalurkan gaji ASN melalui koperasi atau KDMP.
Sebelum diterapkan, sebaiknya penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) "diinokmanuangkan", dikunyah-kunyah benar. Sigi betul dulu berbagai dampak yang akan terjadi. Apa manfaat dan mudharatnya baik secara ekonomi ataupun terhadap hak-hak ASN.
Harusnya setiap kebijakan publik akan meningkatkan efisiensi, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, wacana penyaluran gaji ASN melalui KDMP perlu dikaji dan diuji secara terbuka, bukan hanya dari sisi penguatan koperasi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap ketepatan pembayaran, keamanan dana, perbankan, dan ekonomi daerah.
Ada beberapa poin yang perlu kita bincangkan jika gaji ASN disalurkan melalui koperasi, antara lain :
1. Perlindungan ASN harus menjadi prioritas
Gaji ASN merupakan hak yang harus dibayarkan tepat waktu dan utuh. Sistem yang berjalan saat ini menghubungkan administrasi pemerintah, perbendaharaan negara, dan perbankan melalui jadwal pembayaran, rekonsiliasi, serta jejak audit. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, cicilan, dan berbagai kewajiban lainnya setiap bulan.
Penambahan perantara baru (koperasi) harus menjawab pertanyaan mendasar: apa manfaat nyata bagi ASN, dan apakah manfaat itu sebanding dengan risiko tambahan? Tahapan administrasi, kesiapan sistem yang berbeda-beda, atau keterlambatan transfer dapat mengganggu pembayaran cicilan, biaya sekolah, dan kebutuhan keluarga. Prinsip ketepatan waktu dan kepastian hak ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta ketentuan pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Perubahan mekanisme juga harus menjamin tidak adanya potongan atau biaya tambahan yang tidak jelas. Ini penting. Seorang ASN perlu mengetahui jumlah gaji yang menjadi haknya, jenis potongan yang sah, serta pihak yang bertanggung jawab atas setiap transaksi. Ketentuan mengenai kepastian prosedur, informasi, dan pengaduan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu menjadi acuan.
Selain itu, banyak ASN memiliki KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman lain yang dibayar melalui autodebit. Perubahan rekening atau keterlambatan dana dapat menyebabkan gagal bayar, denda, tunggakan, dan gangguan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Karena itu, setiap perubahan harus disertai interoperabilitas perbankan, kepastian jadwal, dan masa transisi yang melindungi ASN.
2. Keamanan dana harus memiliki dasar hukum yang jelas
Kepercayaan merupakan fondasi sistem keuangan. Simpanan di bank berada dalam kerangka pengaturan, pengawasan, dan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, termasuk batas dan persyaratan penjaminan yang berlaku.
Jika gaji disalurkan melalui lembaga lain, pemerintah harus menjelaskan status dana, hubungan hukum, pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan transaksi, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Perlindungan dana tidak dapat ditentukan hanya oleh nama lembaga. Perizinan, pengawasan, bentuk kegiatan, dan cakupan penjaminan harus diperiksa secara spesifik. Sangat perlu dicatat, bahwa koperasi tidak otomatis berada dalam skema penjaminan simpanan LPS seperti bank.
Dengan demikian, keamanan dana dan kepastian hukum harus dipastikan sebelum sistem diterapkan secara luas, bukan diselesaikan setelah terjadi masalah.
3. Dampak terhadap bank daerah dan ekonomi lokal
Bagi bank pembangunan daerah, rekening gaji ASN merupakan bagian dari ekosistem yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran, kredit pegawai, dan layanan keuangan lainnya. Jika arus penggajian dialihkan secara signifikan, dampaknya dapat berupa berkurangnya dana pihak ketiga, frekuensi transaksi, pendapatan berbasis biaya, dan peluang penyaluran kredit.
Besarnya dampak harus dihitung berdasarkan jumlah rekening ASN, rata-rata saldo, volume transaksi, kontribusi terhadap pendapatan bank, serta kemampuan bank memperoleh sumber usaha pengganti. Jika perpindahan tersebut mengurangi basis nasabah dan penyaluran kredit secara substansial, bank daerah dapat menghadapi tekanan terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha.
Dampaknya dapat merambat ke UMKM dan ekonomi masyarakat. Bank daerah merupakan salah satu kanal pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang berperan besar dalam aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penurunan kapasitas pembiayaan dapat menghambat ekspansi usaha, perekrutan, jam kerja, dan pendapatan pekerja. Risiko penyesuaian tenaga kerja, termasuk PHK, perlu dikaji berdasarkan indikator konkret seperti perubahan rekening, kredit UMKM, rasio kredit bermasalah, pendapatan bank, biaya operasional, jumlah pegawai, serta data ketenagakerjaan. PHK massal tidak dapat dianggap pasti tanpa analisis yang memadai, tetapi risikonya tidak boleh diabaikan.
4. Manfaat potensial penyaluran gaji melalui KDMP dan syarat keberhasilannya
Penyaluran gaji melalui KDMP tidak sepenuhnya tanpa manfaat potensial. Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini dapat memperluas akses layanan keuangan di desa, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat kapasitas administrasi dan tata kelola koperasi, serta membuka peluang bagi ASN untuk memperoleh layanan koperasi yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Arus transaksi yang lebih besar juga berpotensi mendukung usaha anggota, pembelian barang dan jasa lokal, serta pembiayaan produktif, sepanjang dana dan kegiatan tersebut dikelola secara sehat.
Namun, manfaat tersebut tidak boleh diasumsikan otomatis muncul hanya karena gaji disalurkan melalui KDMP. Keberhasilannya setidaknya mensyaratkan beberapa hal.
Pertama, KDMP harus memiliki badan hukum, perizinan, tata kelola, kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal yang memadai.
Kedua, penyaluran harus berlangsung melalui sistem pembayaran yang aman, terhubung dengan perbankan, dapat diaudit, dan tidak menambah biaya bagi ASN tanpa persetujuan yang jelas.
Ketiga, gaji ASN harus tetap dipisahkan dari dana koperasi dan tidak boleh digunakan untuk menutup kebutuhan likuiditas, pembiayaan berisiko, atau kewajiban koperasi lainnya.
Keempat, harus ada kejelasan mengenai pengawasan, penjaminan, perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas kesalahan transaksi, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan dana.
Kelima, ASN harus memiliki pilihan yang wajar, tidak mengalami pemaksaan layanan, dan tetap dapat menggunakan rekening untuk autodebit serta kewajiban keuangan yang telah berjalan.
Keenam, penerapan perlu dimulai melalui uji coba terbatas dengan indikator keberhasilan yang terukur, evaluasi independen, dan mekanisme penghentian apabila terjadi gangguan pembayaran atau peningkatan risiko.
Dengan syarat tersebut, KDMP dapat berperan sebagai mitra layanan ekonomi desa tanpa harus mengorbankan kepastian pembayaran, keamanan dana, dan stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, jika syarat-syarat itu belum terpenuhi, penyaluran gaji secara luas berisiko menjadikan ASN sebagai pihak yang menanggung biaya dari eksperimen kelembagaan.
5. Penguatan koperasi tidak harus mengubah sistem penggajian
Koperasi desa dapat diperkuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang, jasa, pembiayaan, dan kegiatan produktif. Namun, keberhasilan koperasi tidak otomatis bergantung pada kewenangan mengelola gaji ASN atau memindahkan transaksi dari lembaga keuangan yang telah berjalan.
Penguatan koperasi seharusnya bertumpu pada tata kelola sehat, model bisnis berkelanjutan, kompetensi pengelola, standar akuntansi, audit, manajemen risiko, dan perlindungan anggota sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kerja sama dengan bank dapat dikembangkan secara transparan tanpa mengurangi hak ASN atau melemahkan stabilitas bank daerah.
6. Kebijakan harus diuji sebelum diterapkan
Pemerintah perlu melakukan kajian terbuka dan terukur mengenai:
1. Perlindungan ASN: ketepatan waktu pembayaran, keutuhan gaji, biaya transaksi, dan kelancaran cicilan.
2. Keamanan dana: status hukum dana, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pengaduan, serta cakupan penjaminan LPS.
3. Dampak ekonomi daerah: pengaruh terhadap bank pembangunan daerah, pembiayaan UMKM, perputaran uang, dan tenaga kerja.
4. Efisiensi: apakah sistem baru lebih cepat, murah, sederhana, dan aman daripada sistem yang ada.
5. Manfaat lokal: apakah transaksi melalui KDMP benar-benar meningkatkan layanan desa, pendapatan usaha anggota, dan pembiayaan produktif, bukan sekadar memindahkan rekening.
6. Kesiapan kelembagaan: kemampuan KDMP memenuhi standar teknologi, audit, likuiditas, perlindungan data, dan manajemen risiko.
Kajian perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perbankan, koperasi, perwakilan ASN, OJK, LPS, Bank Indonesia, BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, serta pihak terdampak. Manfaat kebijakan harus dibuktikan melalui indikator yang dapat diaudit, seperti waktu pembayaran, biaya per transaksi, tingkat keberhasilan transaksi, jumlah pengaduan, penyaluran kredit UMKM, peningkatan aktivitas usaha lokal, dan dampak ketenagakerjaan.
Sebelum menerapkannya, perlu dipikirkan bahwa jangan mengorbankan sistem yang telah bekerja
Persoalannya bukan memilih antara koperasi dan bank. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Yang harus dipastikan ialah apakah kebijakan baru benar-benar menyelesaikan masalah atau justru menambah prosedur, risiko, dan biaya.
Penyaluran gaji melalui KDMP dapat dipertimbangkan apabila manfaatnya terbukti, sistemnya siap, perlindungan ASN terjamin, dan risikonya dapat dikendalikan. Namun, jangan sampai demi membangun satu sistem baru, pemerintah mengurangi kepastian hak ASN, membuka risiko terhadap keamanan dana, melemahkan bank daerah, dan mengganggu pembiayaan UMKM serta lapangan kerja.
Ukuran keberhasilan kebijakan publik bukanlah seberapa banyak sistem yang diubah, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat, seberapa jelas syarat keberhasilannya, dan seberapa kecil risiko yang harus mereka tanggung.*
Oleh JR Dt. Bandaro Bendang
COPYRIGHT © ANTARA 2026