Jum'at, 04 September 2026, 18:51 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, membeberkan fakta mengejutkan terkait tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip data terbaru, angka kepuasan tersebut dilaporkan terjun bebas hingga tersisa 28 persen.
Informasi ini disampaikan Guntur Romli setelah menyimak pemaparan Kepala Badan Riset PDI Perjuangan (BARAK) sekaligus Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, dalam forum CALD Conference 2026 di Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Guntur, presentasi Andi Widjajanto membuka tabir anomali politik yang jarang dibahas secara terbuka. Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang sempat menyentuh angka 80 persen pada periode 2024–2025, kini ambruk ke titik terendah 28 persen pada Agustus 2026.
"Ini merupakan rekor penurunan tertajam bagi seorang presiden petahana dalam dua tahun pertama masa jabatannya," kata Guntur menyarikan presentasi Andi.
Usut punya usut, merosotnya kepercayaan publik ini dipicu oleh dua program andalan pemerintah. Penolakan luas dari masyarakat terhadap kebijakan MBG dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dinilai gagal meyakinkan rakyat dan menjadi biang kerok turunnya approval rating.
Selain menyoroti anjloknya tingkat kepuasan publik, Andi Widjajanto juga membongkar strategi pelumpuhan demokrasi di Indonesia.
Ia menyebut fenomena ini sebagai autocratic legalism, yakni kemunduran demokrasi yang dibungkus dengan wajah prosedural dan sah secara hukum, namun menghancurkan substansi.
"Everything was legalized (semuanya dilegalkan)," tegas Andi dalam forum tersebut.
Ia merujuk pada rentetan kebijakan kontroversial, mulai dari revisi UU KPK pada 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan pada 2023, hingga revisi UU Militer pada 2025.
Menurutnya, taktik ini lebih halus namun mematikan dibandingkan kudeta militer di Thailand atau personalisasi kekuasaan ala Filipina.
Di tengah pesimisme mundurnya demokrasi, Andi melihat ada dua "sekutu tak terduga" yang justru berhasil menahan laju otoritarianisme di Indonesia, yakni:
Hukuman Pasar Global, yakni Pasar internasional merespons negatif kinerja pemerintah, yang ditandai dengan penurunan peringkat oleh lembaga seperti MSCI, Moody's, dan S&P. Hal ini memicu pelarian modal asing (capital flight) besar-besaran ke negara tetangga seperti Filipina dan India.
Perlawanan Digital Warga Sipil yang disertai munculnya fenomena "swasembada meme dan AI" menjadi bentuk perlawanan akar rumput yang sukses menembus dan tak mampu dibendung oleh sensor negara.
Menutup laporannya, Guntur Romli menegaskan satu pesan penting dari presentasi tersebut.
"Bagi Andi, penyelamat demokrasi (saat ini) bukan elite, melainkan perempuan dan generasi muda," pungkas Guntur.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat