Putri Dinda Permata Sari
| 17 Agustus 2026, 13:18 WIB
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memimpin Upacara Peringatan HUT RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Senin (17/8/2026). (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)
AKURAT.CO Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menyoroti persoalan sejarah terkait perlakuan negara terhadap Presiden ke-1 RI Soekarno.
Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Megawati menegaskan pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 belum cukup untuk menyelesaikan persoalan keadilan sejarah Bung Karno.
Megawati mengatakan bangsa Indonesia harus berani melihat sejarah secara jujur. Menurutnya, penyelesaian persoalan sejarah tidak semata-mata berhenti pada keputusan politik berupa pencabutan TAP MPRS.
"Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun '67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu," kata Megawati saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Presiden ke-5 RI itu kemudian mengungkit penderitaan politik yang dialami Bung Karno, termasuk masa penahanan tanpa proses pengadilan pada era Orde Baru.
Menurut Megawati, Bung Karno menjalani sekitar 18 tahun dalam penjara, pengasingan, hingga penahanan.
Ia merinci sekitar 12 tahun terjadi pada masa kolonial Belanda, dua tahun pada masa revolusi fisik, serta empat tahun sebagai tahanan rumah pada era Orde Baru.
"Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto itu, beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan," ujarnya.
Megawati menyoroti status hukum penahanan Bung Karno yang menurutnya tidak pernah disertai proses pengadilan.
Ia juga menyebut keluarga Bung Karno tidak pernah memperoleh dokumen resmi mengenai status penahanan tersebut.
"Tanpa sebuah proses pengadilan," tegasnya.
Baca Juga: Jadi Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Ajak Peserta Doakan Korban Bencana saat Mengheningkan Cipta