AKURAT.CO Efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam meredakan ketegangan geopolitik dan menghentikan berbagai eskalasi perang yang terjadi di dunia saat ini, mendapat kritik serius.
Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menilai struktur kelembagaan PBB khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), sudah usang dan tertinggal zaman karena masih mengadopsi format tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
"Seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? It’s a big question for me," tegas Megawati, dalam delegasi Science for Development Summit 2026, di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: PBB: Situasi HAM Myanmar Jatuh ke Titik Terendah, Rohingya Kembali Jadi Korban
Ketua Umum PDIP ini menegaskan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan gagasan yang sejak dahulu diperjuangkan oleh sang ayah, Proklamator sekaligus Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno (Bung Karno). Menurutnya, PBB harus berani mereformasi diri agar mencerminkan peradaban modern yang adil dan inklusif.
"Ayah saya adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus mengubah diri. Karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah beda peradabannya untuk supaya semakin ada keadilan," paparnya.
Secara khusus, Megawati menyoroti keanggotaan Dewan Keamanan PBB yang dinilainya terlalu eksklusif dan belum mengakomodasi peran negara-negara berkembang yang baru meraih kemerdekaan di era pascakolonial.
"Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan sebuah perubahan baru, di mana bangsa-bangsa yang ada sekarang, yang dulu mungkin belum merdeka, itu pun mendapatkan tempat di Dewan Keamanan tersebut," imbuhnya.
Guna menjembatani kebuntuan diplomasi global, Megawati secara konkret mengusulkan kepada Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta untuk menginisiasi forum dialog berkala yang mempertemukan para pemikir, saintis peraih Nobel, dan pemimpin politik dunia.
Megawati mengusulkan agar pertemuan tersebut dapat digelar secara rutin minimal dua kali dalam setahun untuk merumuskan solusi atas krisis kemanusiaan global dan mencegah penggunaan teknologi sebagai alat hegemoni perang.
Baca Juga: Keluarga Pegawai PBB Korban Boeing 737 MAX Menang Gugatan Rp480 Miliar
"Usulan saya adalah secara konkret kalau bisa di mana saja suatu saat kita bisa bertemu, entah dalam satu tahun itu dua kali pertemuannya untuk sharing. Semuanya itu adalah untuk kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri," usul Megawati.
Di akhir sambutan, Megawati mengajak seluruh tamu undangan internasional untuk bersulang (toast) sebagai simbol komitmen menjaga api perjuangan demi perdamaian dunia.
"Mari kita bersulang agar kita dapat memegang api perjuangan untuk mendedikasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi amal kemanusiaan," tandas Megawati.