Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kini akrab disapa Mas Bahlil meminta seluruh kader partai di berbagai level untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Bahlil mengatakan arahan tersebut telah disampaikan dalam arahan kepada kader Golkar sebagai respons terhadap penyampaian Nota Pengantar RAPBN oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita meminta agar semua kader partai, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk betul-betul secara sungguh-sungguh dan totalitas dalam mendukung arah kebijakan pemerintah tersebut. Apalagi itu terkait dengan urusan-urusan mendasar yang dirasakan langsung oleh rakyat," kata Bahlil usai memberikan pengarahan kepada jajaran Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa.
Bahlil menilai kebijakan yang disampaikan pemerintah melalui Nota Pengantar RAPBN tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan politik Partai Golkar.
Ia mengatakan sebagian besar program pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Menurut pandangan dari Partai Golkar adalah merupakan pengarahan yang programnya itu lebih banyak, atau hampir semuanya adalah program pro rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo atas arah kebijakan yang disebutnya sejalan dengan roh Partai Golkar.
"Ini sejalan dengan roh arah kebijakan politik Partai Golkar. Karena itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Kedelapan program tersebut antara lain kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.