yang lebih penting adalah sikap FIFA untuk menunjukkan diri sebagai badan sepak bola yang memang milik dunia, yang tidak boleh memfavoritkan sebuah tim atau seorang pemain
Jakarta (ANTARA) - Piala Dunia 2026, mungkin, ajang serupa yang paling terpolitisasi dan sekaligus menguakkan ketidakonsistenan badan sepak bola dunia (FIFA), yang tergambar jelas selama turnamen edisi yang ironisnya digadang-gadang sebagai Piala Dunia yang paling inklusif.
Gejala itu mulai tampak dari penolakan pemerintah Amerika Serikat memberikan visa kepada seorang wasit FIFA yang semestinya memimpin pertandingan, perlakuan diskriminatif Amerika Serikat terhadap timnas Iran, sampai yang terakhir ulah pemain-pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas".
Spanduk yang berarti "Malvinas adalah milik Argentina" itu bahkan dibentangkan oleh para pemain Argentina yang bermain di Liga Inggris; yakni bek tengah Manchester United Lisandro Martinez dan bek tengah Tottenham Hotspur Cristian Romero.
Buntut ulah pemain-pemain Argentina itu, termasuk juga oleh gelandang serang Real Betis Giovani Lo Celso dan mantan gelandang AS Roma Leandro Paredes, pemerintah Inggris menuntut FIFA menyelidiki aksi tersebut.
Adalah Menteri Perdagangan Inggris Peter Kyle, yang juga anggota Partai Buruh yang sedang berkuasa di Inggris, yang melaporkan banner yang dibentangkan pemain-pemain Argentina itu tak lama setelah mereka mengalahkan timnas Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026.
Kyle mendesak FIFA menyelidiki kasus ini, yang jika FIFA merespons dan serius dengan komitmennya, akan membuat Martinez, Romero, De Celso, Paredes, dan pemain-pemain Argentina lain dilarang tampil dalam final melawan Spanyol nanti.
Netizen juga menyinggung Lionel Messi turut melakukan seremoni di belakang rekan-rekannya yang membentangkan banner itu.
Beberapa saat kemudian Downing Street 10, kantor Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, menyatakan pernyataan keras yang ditujukan kepada rakyat Inggris, bahwa "Piala Dunia mungkin bukan milik kita (Inggris), tapi Kepulauan Falkland sudah jelas milik kita."
Inggris menyatakan bahwa posisinya tak berubah bahwa status Kepulauan Falkland sudah final, karena warga kepulauan itulah yang menginginkan tetap bersatu dengan Inggris, sehingga Inggris berhak mempertahankan kepulauan yang disebut Argentina sebagai Malvinas itu.
Kepulauan yang sejak 1841 menjadi wilayah seberang lautan Inggris itu diinvasi oleh pasukan Argentina pada 2 April 1982.
Tiga hari kemudian, pemerintah Inggris di bawah pimpinan PM Margareth Thatcher mengerahkan gugus tugas angkatan laut untuk melawan Angkatan Udara dan Laut Argentina sebelum melancarkan serangan amfibi ke kepulauan itu.
Konfrontasi militer terbuka pun pecah dan berlangsung selama 74 hari sebelum angkatan bersenjata Argentina menyerah pada 14 Juni 1982.
Kepulauan Falkland yang dihuni oleh keturunan pemukim Inggris itu kemudian kembali ke pangkuan Inggris.
Sudah banyak yang dihukum
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.