Kulon Progo menguatkan kewirausahaan masyarakat tanggulangi kemiskinan
Kamis, 20 Agustus 2026 17:23 WIB
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menunjukkan pemberdayaan masyarakat di sektor UKM untuk mengurangi kemiskinan. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Kulon Progo)
Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan potensi lokal dan kewirausahaan masyarakat sebagai kunci utama dalam penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) ke Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Kamis.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kementerian Dalam Negeri dan BP Taskin yang secara langsung turun ke lapangan karena menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi serta harapan masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Bagaimana pun kita bisa dan mampu apabila kita saling bergandeng tangan, berkolaborasi, dan berkoordinasi,” kata Ambar.
Ia juga mengapresiasi peran Baznas Kabupaten Kulon Progo yang selama ini turut membersamai pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Ambar menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kapanewon dan kalurahan, serta masyarakat agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Kami mohon dukungan dan peran serta dari semuanya. Kehadiran semua menjadi motivasi bagi kami untuk terus berikhtiar dan bekerja bersama dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo,” katanya.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat, sehingga berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
"Pemkab Kulon Progo telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan sesuai kebutuhan masyarakat yang diharapkan masyarakat semakin berdaya dan mandiri," katanya.
Sebelum kegiatan berlangsung, rombongan BSKDN dan BP Taskin diajak melihat sejumlah potensi dan program di wilayah Kokap, di antaranya kawasan Waduk Sermo serta potensi pengembangan usaha lokal, termasuk Kopi Roro yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.
Rombongan juga melihat lokasi padat karya yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebagai salah satu upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus membangun sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Panewu Kokap Mudopati Purbohandowo mengatakan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat Kokap menjadi modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang terlihat tidak hanya dari potensi ekonomi tetapi juga dari kepedulian sosial dan semangat gotong royong yang masih kuat.
Kalau melihat masyarakat di Kapanewon Kokap, luar biasa potensinya, terutama dari sisi sosial dan gotong royong. Kepedulian masyarakat masih sangat kuat.
"Kami berharap semangat dan program-program seperti ini terus dilanjutkan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” kata Mudopati.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Rochayati Basra menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda advokasi kebijakan Kemendagri terkait penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menurut Rochayati, hasil kajian dan kebijakan tidak boleh berhenti pada tataran dokumen, melainkan harus dilanjutkan dengan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana hasil kajian tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya selesai di laci, tetapi ada keberlanjutan, pembinaan, dan pengawasan,” kata Rochayati.
Ia menilai kondisi lapangan perlu dilihat secara langsung karena penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk perangkat daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Rochayati juga menyoroti pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data kemiskinan agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau tidak turun ke lapangan, kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka advokasi ini penting supaya ada keberlanjutan dan pendampingan, sehingga kebijakannya ada kebermanfaatan dan ada praktik baik yang bisa ditiru daerah lain,” katanya.
Dalam kunjungannya, ia melihat potensi ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan, salah satunya Kopi Roro, di mana pengembangan kewirausahaan masyarakat perlu diperluas sehingga tidak berhenti pada satu produk atau usaha saja.
“Ini satu terobosan entrepreneur. Bagaimana kemudian Kulon Progo bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang lain, sehingga tidak hanya berhenti pada Kopi Roro,” katanya.
Rochayati menilai kondisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki Kulon Progo menjadi modal untuk mengembangkan berbagai inovasi ekonomi masyarakat.
"Harapannya, penanggulangan kemiskinan perlu dibarengi dengan upaya membangun jiwa kewirausahaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan," katanya.
Pewarta : Sutarmi
Editor:
Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2026