KSAL pastikan kapal induk tidak perlu dikawal saat jalani OMSP
Rabu, 9 September 2026 15:44 WIB
Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan sambutan dalam kunjungan di Kraton Majapahit, Jakarta, Senin (24/8/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) di Indonesia.
"Kalau untuk OMSP, operasi kemanusiaan, itu tidak perlu dikawal," kata Ali saat ditemui di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) di Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut Ali, sejak awal TNI AL memang ingin memfokuskan penggunaan kapal induk untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan sebagainya.
Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
Namun demikian, Ali tidak menutup kemungkinan jika ke depannya kapal induk itu akan dipakai untuk operasi militer di dalam ataupun luar negeri.
"Kalau untuk kepentingan operasi militer untuk perang (OMP), kemungkinan besar pasti dikawal oleh fregat-fregat yang sudah kita miliki," ujarnya.
Sebelumnya, Co-Founder Jakarta Defence Society (JDS) Ade P. Marboen menilai rencana TNI AL membeli kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi merupakan langkah tepat untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia.
Ade Marboen dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sudah seharusnya memperkuat kekuatan maritim mengingat statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Pasifik.
Dengan kapal Induk, menurut Marboen, TNI AL dapat dengan mudah mengoperasikan armada yang dapat menampung kekuatan udara maupun alat utama sistem senjata (alutsista) tempur.
Tidak hanya itu, kapal induk juga dapat mendukung TNI AL membawa logistik untuk OMSP.
Namun demikian, Marboen menekankan TNI AL perlu menyiapkan beberapa kapal pendamping untuk mengawal kapal induk saat beroperasi.
"Jenis kapal ini perlu diperkuat dengan kapal lain seperti LHD sebelum langkah berikutnya memiliki kapal induk, walaupun saat ini TNI AL sudah memiliki dua fregat terbesarnya (kelas KRI Brawijaya) dan armada kapal selam dari berbagai kelas," kata Marboen.
Dia pun mencontohkan beberapa negara yang tidak pernah membiarkan kapal induk beroperasi sendiri melainkan selalu berada dalam satu gugus tugas.
Setiap kapal induk, kata Marboen, selalu diiringi oleh dua kapal permukaan, satu kapal selam dan satu kapal suplai.
Hal tersebut dilakukan demi menjaga kapal induk yang merupakan bagian dari salah satu aset penting negara.
"Permasalahannya, TNI AL tidak terbiasa membentuk gugus tugas (task force) ketika ada aset strategis yang bergerak jarak jauh," kata Marboen.
"Sebagai contoh adalah kapal BRS, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat, yang melakukan misi kemanusiaan ke Mesir berjalan sendiri tanpa adanya pengawalan sehingga dapat menjadi sasaran empuk pihak-pihak tertentu," ujar Marboen.
Selain masalah gugus tugas, Marboen juga menekankan TNI AL harus memperhitungkan tentang jangka pemakaian kapal induk yang seharusnya sudah pensiun pada 1 Oktober 2024 setelah dipakai angkatan laut Italia.
Walau pihak Fincantieri sebagai galangan kapal akan memperbaiki kapal sehingga dapat beroperasi selama 15 sampai 20 tahun ke depan, menurut dia, TNI tetap harus mempertimbangkan kualitas dari kapal tersebut.
"Dengan masa pakai 15-20 tahun, berarti 3-4 periode kepresidenan sehingga siapapun yang menjadi presiden harus memegang komitmen keras menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan dan perawatan yang cukup," kata Marboen.
"Akhir kata, pengadaan (bekas) kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dapat meningkatkan kapabilitas TNI AL dalam hal proyeksi kekuatan dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan interoperabilitas trimatra terpadu," ujarnya.
Pewarta : Walda Marison
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026