Hasil pengawasan harus dilihat dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya tercapainya output, melainkan bagaimana intervensi tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono mengungkapkan fokus pengawalan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2025-2026 terhadap program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan Stranas PK mengawal MBG terkait ketepatan sasaran dan mutu gizi, kelembagaan, serta penguatan sistem pembayaran digital.
Untuk KDKMP, dia mengatakan Stranas PK berfokus pada penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem informasi, serta pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola.
Baca juga: KPK sebut tiga hal jadi perhatian Timnas Pencegahan Korupsi ke depan
Sementara itu, dia mengatakan Stranas PK berhasil mendorong penerapan single billing dan otomatisasi surat persetujuan olah gerak (SPOG) yang dapat menyingkat waktu layanan di pelabuhan.
Ia juga mengatakan Stranas PK tengah mendorong pemanfaatan rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan klaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, dia mengatakan Stranas PK terus mendorong penguatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebagai instrumen pengendalian kualitas belanja.
Kinerja Stranas PK lainnya, kata dia melanjutkan, adalah memperkuat pengamanan aset negara yang nilainya mencapai Rp16 triliun berdasarkan estimasi zona nilai tanah, yakni melalui penetapan garis sempadan pada 55 situs dan enam danau.
“Hasil pengawasan harus dilihat dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya tercapainya output, melainkan bagaimana intervensi tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi,” kata Agus.
Baca juga: Stranas PK-KemenPU integrasikan pencegahan korupsi sektor konstruksi
Baca juga: KPK: Hasil evaluasi Stranas PK akan dilaporkan ke Presiden Prabowo
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.