REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Kesejahteraan (KORAN) menyampaikan 11 tuntutan dalam aksi bertajuk 'Pajaki Si Kaya, Akhiri MBG, Kembalikan Subsidi Rakyat, Bubarkan IMF-WB!' di kawasan DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Jumat (9/10/2026). Aksi berlangsung diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, buruh migran, organisasi perempuan, hingga masyarakat sipil.
Salah satu perwakilan KORAN dalam orasinya mengatakan massa datang membawa keresahan terkait persoalan ekonomi, utang global, hilangnya ruang hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga mahalnya pendidikan. Ia menilai berbagai kebijakan efisiensi tidak seharusnya membuat beban masyarakat semakin berat.
“Kita di sini hari ini bukan datang dengan tangan kosong. Kita datang dari berbagai elemen yang sudah merasakan bagaimana utang global kemudian menjerat negara-negara berkembang, membuat kita kehilangan tanah, kehilangan ruang hidup, sulit mencari kerja, sementara upah bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya dalam orasi.
Perwakilan tersebut juga menyerukan agar masyarakat tidak berdiam diri menghadapi persoalan tersebut. “Kalau ada satu-satunya yang bisa kita lakukan, adalah bersolidaritas, mengorganisir diri, dan menyadari bahwa hari ini kita tertindas,” katanya.
Perwakilan KORAN lainnya, Kim, mengatakan aksi tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi perekonomian kepada masyarakat. Ia menyoroti kebijakan berbasis desil yang dinilai berpotensi menjadi pintu bagi pencabutan berbagai subsidi dan bantuan sosial.
“Kami mengajak rakyat untuk tidak berdiam diri terhadap kebijakan desil ini karena akan menjadi pintu bagi pencabutan-pencabutan subsidi lainnya,” kata Kim. Menurut dia, persoalan tersebut berpotensi meluas ke berbagai skema subsidi lainnya.
Dalam siaran persnya, KORAN menyoroti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk upah, kepastian pendapatan, serta perlindungan sosial bagi pekerja. Koalisi meminta pemerintah menciptakan pekerjaan layak, menaikkan upah, dan memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja digital, pengemudi ojek daring, pekerja informal, dan pekerja migran.
KORAN juga membawa isu lingkungan dan agraria dalam aksinya. Mereka menuntut korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan diproses secara hukum, penghentian konflik agraria, serta perlindungan tanah dan ruang hidup masyarakat. Koalisi turut menyerukan penghentian migrasi paksa dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sebanyak 11 tuntutan KORAN meliputi penghentian MBG, KDMP, dan Danantara; penghentian kebijakan efisiensi dan desil; pengembalian subsidi dan pemenuhan hak dasar; penciptaan pekerjaan layak dan kenaikan upah; perlindungan seluruh pekerja; penindakan terhadap korporasi pembakar hutan; penghentian perampasan tanah; penghentian militerisasi kehidupan sipil; perlindungan pekerja migran dan pemberantasan TPPO; penghentian kriminalisasi aktivis; serta pembubaran IMF dan Bank Dunia.
KORAN menyerukan solidaritas dari pekerja, petani, mahasiswa, masyarakat miskin kota dan desa, pekerja digital, pekerja migran, kelompok perempuan, serta masyarakat sipil. Mereka menegaskan agar beban krisis tidak terus dibebankan kepada rakyat melalui pemotongan subsidi, pengurangan layanan publik, upah rendah, pekerjaan tanpa kepastian, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan. Melalui aksi tersebut, mereka berharap masyarakat memahami berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, dan demokrasi.