Koperasi Merah Putih Sulsel Cetak 1,19 Juta Transaksi, Dorong UMKM Naik Kelas |Republika Online

2026/09/27

Koperasi Merah Putih Sulsel catat 1,19 juta transaksi hingga Agustus.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan mencatat program Koperasi Merah Putih (KMP) telah membukukan 1.197.517 transaksi dengan dampak ekonomi mencapai Rp9,69 miliar hingga Agustus 2026. Capaian ini menunjukkan geliat aktivitas usaha mikro dan kecil yang semakin kuat dalam ekosistem koperasi tersebut.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Hari Utomo, mengungkapkan bahwa volume transaksi yang menembus 1,19 juta kali ini menjadi bukti nyata dampak program terhadap perekonomian masyarakat. “Program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan terus menunjukkan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan per Agustus 2026 sudah ada 1,19 juta kali transaksi,” ujarnya di Makassar, Minggu.

Pendorong Legalitas Usaha

Keberhasilan program KMP tidak hanya diukur dari nilai dan volume transaksi. Hari Utomo menekankan aspek legalitas dan formalisasi usaha para anggota juga menjadi indikator penting. Tercatat, sebanyak 3.074 anggota koperasi atau pelaku usaha telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara 2.517 lainnya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kepemilikan NPWP dan NIB dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan. Dengan legalitas usaha yang jelas, pelaku usaha mikro dinilai lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai bantuan pemerintah lainnya. Hal ini sekaligus memperluas akses mereka terhadap pembiayaan perbankan.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar tempat bertransaksi, tetapi juga inkubator bagi UMKM untuk naik kelas menjadi usaha yang taat administrasi dan berkelanjutan,” tegas Hari.

Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Hari Utomo menambahkan, program ini sejalan dengan mandat Kanwil DJPb Sulsel dalam mengelola anggaran negara agar memberikan dampak yang lebih luas. Melalui Koperasi Merah Putih, belanja pemerintah dan dana desa dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Ke depan, Kanwil DJPb Sulsel menargetkan peningkatan jumlah anggota koperasi yang memiliki NIB dan NPWP. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat basis data perekonomian daerah serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara